POJOKNEGERI.COM - Sumur resapan, upaya Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan untuk penanganan banjir tak dapat dukungan dari dewan.
Hal ini usai dalam agenda APBD DKI Jakarta 2022, sumur resapan itu tak masuk dalam anggaran.
Disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh bahwa sebelumnya anggaran untuk program sumur resapan itu adalah Rp 300 miliar.
Kemudian, saat masuk dalam rapat komisi, anggaran sumur resapan itu dipangkas menjadi Rp120 miliar.
Berlanjut hingga masuk ke pembahasan badan anggaran, anggaran sumur resapan itu kemudian tak dimasukkan sama sekali.
"Dinolkan dari forum banggar kemarin. Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 M. Kalau di (rapat) banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya dinolkan," kata Nova dikutip dari CNN Indonesia
Dijelaskan bahwa pertimbangan anggaran itu dihapus lantaran beberapa anggota dewan menganggap sumur resapan kurang efektif untuk menangani banjir.
"Mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah, ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya klaim bahwa sumur resapan cukup efektif untuk menangani banjir di Ibu Kota.
"Ya kan sudah dilihat, rasakan dua tahun ini, efektivitas sumur resapan kan cukup baik, kemudian juga dibuat kolam olakan, selain program gerebek lumpur, program pembuatan situ, embung, waduk, polder, kemudian tanggul program lainnya normalisasi, naturalisasi semua kan dibuat," katanya beberapa waktu lalu.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
