Ancaman PHK Menguat, KSPI Soroti Dampak Konflik Timur Tengah dan Kebijakan Impor
POJOKNEGERI.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.
Peringatan tersebut menyusul meningkatnya tekanan global dan kebijakan dalam negeri yang berisiko terhadap industri nasional.
Dalam konferensi pers daring, Senin (6/4/2026), Said mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait ancaman PHK yang dapat terjadi secara luas di berbagai sektor industri.
“Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut,” ujar Said.
Ia menjelaskan, ada dua faktor utama yang menjadi pemicu potensi badai PHK tersebut.
Konflik Timur Tengah Tekan Biaya Produksi
Pertama, eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, terutama melalui lonjakan harga energi dan terganggunya rantai pasok internasional.
Said mengatakan, perang antara Iran dengan sekutu Israel dan Amerika Serikat (AS) membuat harga energi global melonjak hingga berdampak langsung pada biaya produksi.
Meski pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi, harga BBM industri mengikuti harga pasar global kini terus melambung tinggi.
Ia menyebut para pemimpin perusahaan telah memberikan sinyal PHK kepada serikat pekerja di tingkat pabrik. Apabila biaya energi tak terkendali, pengurangan karyawan bisa menjadi pilihan pengusaha.
“Oleh karena itu, panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada production cost atau biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, turbin-turbin, listrik dan biaya-biaya energi lainnya bagi pengusaha. Yang berujung pada pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa menaikkan harga penjualan daripada produk yang mereka produksi,” terang Said.
Impor Pickup Gerus Serapan Tenaga Kerja
Tak hanya faktor eksternal, Said juga menyoroti pengadaan impor 160.000 mobil pickup dalam program Kopdeskel Merah Putih. Menurut Said, pengadaan importasi tersebut dapat menyerap 20.000-50.000 tenaga kerja jika memaksimalkan produksi dalam negeri.
“Harusnya bisa menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja. Peluang itu hilang, malah membesarkan tenaga kerja India, walaupun harganya mungkin lebih rendah,” kata Said.
Said menjelaskan dampak mengerikan jika kebijakan impor terus berlanjut. Menurut Said, jika pesanan pabrik berkurang, pekerja kontrak menjadi pertama yang akan putus masa kerjanya.
“Kalau order berkurang, otomatis karyawan kontraknya di-PHK. Tidak diperpanjang kontraknya. Kalau ada mobil impor dari India tadi dikerjakan di Indonesia, akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru,” pungkasnya.
(*)
