POJOKNEGERI.COM - Bertandang ke markas DPP Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Golkar kembali membuka suara perihal penundaan Pemilu 2024.
Airlangga dalam kedatangannya pada Kamis (10/3/2022), sampaikan bahwa persoalan penundaan Pemilu 2024 ini perlu dibicarakan dengan ketua umum-ketua umum parai lainnya.
"Ini perlu dibicarakan secara konsensus antara Ketum-ketum partai, dan kita ini bukan keputusan model Barat, tapi model Indonesia masyarakat untuk mufakat," kata dia kepada awak media.
Alasan untuk pembahasan penundaanPemilu ini, juga ia sampaikan muncul dari masyarakat.
"Kita harus mengerti yang namanya aspirasi. Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara rakyat," katanya.
Sementara itu, untuk penundaan Pemilu 2024 ini, ada pula respon dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla (JK).
Jusuf Kalla tegaskan bahwa wacana untuk menunda pemilu 2024 dari jadwal yang telah ditetapkan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Jusuf Kalla meminta semua pihak berhati-hati terhadap wacana penundaan pemilu tersebut.
"Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah," JK usai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Jumat (4/3).
JK menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali. Ia khawatir wacana penundaan Pemilu berujung masalah karena adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.
"Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," ungkapnya lagi.
JK berpendapat seharusnya seluruh elite politik Indonesia memilih taat pada konstitusi yang sudah diatur saat ini.
"Kita taat pada konstitusi. Itu saja," ucapnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
.jpg)
_Wali_Kota_Samarinda,_Rusmadi,_hadiri_Apel_Gelar_Pasukan_yang_digelar_di_Lapangan_Eks_Bandara_Temindung.jpg)
