POJOKNEGERI.COM - Pemerintah pusat menggulirkan wacana pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menggunakan skema crowdfunding atau urun dana.
Hal itu disampaikan Sidik Pramono, Ketua Tim Komunikasi IKN Kementerian PPN/Bappenas.
Crowdfunding akan jadi alternatif pembiayaan IKN, dengan cara dana urunan dari masyarakat.
Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan bagaimana skema urunan dana IKN ini.
Merespon hal tersebut, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim menyebut, skema pembiayaan urunan dana masih simpang siur.
Dirinya berharap pembangunan IKN menggunakan skema investasi.
"Masih simpang siur. Memang soal dana dari dulu kan belum fix. Harapannya ada investasi," kata Hadi, Selasa (29/3/2022).
Meski begitu, Hadi Mulyadi menegaskan Kaltim akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, terkait urusan pembangunan IKN.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo, telah menyampaikan akan ada suntikan dana dari APBN untuk pembangunan ibu kota negara di Sepaku, Penajam Paser Utara.
"Kita ikuti keputusan pemerintah, terkait pembangunan IKN," paparnya.
Hanya saja, jika nantinya Kaltim diminta memberikan porsi APBD ke pembangunan fasilitas penunjang IKN, pihaknya menegaskan tidak dapat melakukan hal tersebut.
Pasalnya APBD Kaltim masih memiliki keterbatasan.
"Tidak mungkin dibebankan ke APBD Kaltim. Dananya kan dari pusat, yang sekarang saja dana APBD terbatas bagaimana kita membantu," katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
