POJOKNEGERI.com – DPRD Kota Samarinda mendukung arah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang menargetkan penghentian aktivitas pertambangan batu bara pada 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, dan industri guna memperluas sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan keterbatasan wilayah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi kota.
Menurutnya, pengembangan usaha di luar pertambangan lebih relevan dengan kondisi Samarinda saat ini.
“Dengan keterbatasan lahan pertambangan yang dimiliki Samarinda, pengembangan ekonomi kota perlu lebih diarahkan pada sektor usaha, baik skala mikro maupun makro,” ujar Helmi, Selasa (20/10)
Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
Helmi menjelaskan, setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Timur memiliki karakteristik serta potensi sumber daya yang berbeda. Karena itu, strategi pembangunan ekonomi perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, termasuk dalam menentukan pemanfaatan sektor pertambangan.
“Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Wilayah yang masih memiliki sumber daya pertambangan dapat mengoptimalkannya sesuai aturan, sehingga kebijakan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah,” jelasnya.
Menurut Helmi, daerah yang masih memiliki potensi tambang dapat mengoptimalkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Samarinda diarahkan untuk memperkuat sektor usaha lain sebagai penopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Perda RTRW Jadi Landasan Kebijakan
Target penghentian aktivitas pertambangan batu bara di Samarinda juga sejalan dengan penataan ruang melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda.
Dalam masa transisi tersebut, sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, dan industri diharapkan mampu membuka peluang usaha, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah.
Helmi berharap penguatan usaha mikro dan makro dapat menjadi fondasi bagi ekonomi Samarinda yang lebih beragam dan berkelanjutan.
“Ke depan, Samarinda akan memprioritaskan pengembangan usaha mikro dan makro sebagai salah satu upaya memperkuat pendapatan asli daerah,” tutup Helmi.
(advdprdsmd)
