POJOKNEGERI.com – Keterlibatan laki-laki dalam program Keluarga Berencana (KB) menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah daerah didorong memperluas sosialisasi agar tanggung jawab merencanakan keluarga tidak hanya bertumpu pada perempuan, tetapi menjadi keputusan bersama pasangan suami istri.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai peningkatan partisipasi masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program KB. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi yang mampu menjangkau laki-laki sekaligus pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan.
Menurut Sri Puji, pemahaman tentang KB harus dibangun sebelum pasangan menikah. Edukasi tersebut mencakup perencanaan kehamilan, pengaturan jarak kelahiran, hingga pemilihan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan keluarga.
“Edukasi mengenai KB idealnya sudah diterima calon pengantin sebelum mereka menikah. Puskesmas bisa memberikan pemahaman tentang perencanaan kehamilan, waktu yang tepat untuk memiliki anak, sekaligus pilihan kontrasepsi yang dapat digunakan setelah menikah,” kata Sri Puji.
Suami Perlu Terlibat dalam Keputusan KB
Sri Puji menegaskan bahwa keberhasilan program KB tidak cukup mengandalkan pelayanan kesehatan dan ketersediaan alat kontrasepsi. Pemerintah juga perlu membangun kesadaran bahwa suami memiliki tanggung jawab yang sama dalam menentukan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran, serta menjaga kesehatan ibu dan anak.
“Partisipasi masyarakat dalam program KB saja masih menjadi tantangan. Karena itu, mengajak para suami untuk ikut berperan tentu membutuhkan dorongan dan edukasi yang lebih kuat,” ujarnya.
Ia mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda memperluas sosialisasi melalui puskesmas, Posyandu, dan berbagai unsur masyarakat. Puskesmas juga dapat menjadi tempat bagi calon pengantin untuk memperoleh informasi mengenai usia ideal memiliki anak serta pilihan kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang.
Sri Puji berharap masyarakat memahami KB sebagai bagian dari perencanaan keluarga, bukan sekadar upaya mengendalikan jumlah penduduk.
Keterbatasan Anggaran Perlu Diantisipasi
Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kesinambungan pembiayaan program. Sri Puji menyebut Dinas P2KB Samarinda memiliki anggaran sekitar Rp10 miliar untuk menjalankan berbagai program. Namun, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat yang belum seluruhnya cair turut memengaruhi pelaksanaan kegiatan.
“Pembiayaan utama program KB gratis berasal dari pemerintah pusat melalui BKKBN. Sementara Dinas P2KB di daerah lebih berperan dalam menjalankan pelayanan dan memastikan program tersebut terlaksana di masyarakat,” jelasnya.
DPRD Samarinda, lanjut Sri Puji, dapat mendorong penguatan program melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena anggaran daerah juga harus memenuhi kebutuhan pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
(adv)
