Menlu RI Pertanyakan Komitmen Israel terhadap Perdamaian di Gaza
POJOKNEGERI.com – Ketegangan antara Palestina dan Israel masih terus berlanjut hingga saat ini, meski pihak-pihak terkait sempat memberlakukan gencatan senjata di Jalur Gaza sejak Oktober lalu. Situasi tersebut menjadi sorotan dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas perkembangan konflik di Timur Tengah.
Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mempertanyakan komitmen Israel terhadap upaya perdamaian. Khususnya melalui solusi dua negara yang selama ini komunitas internasional dukung.
Menurut Sugiono, berbagai pelanggaran yang terjadi selama masa gencatan senjata menunjukkan bahwa proses menuju perdamaian masih menghadapi tantangan serius.
Ia menilai tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan justru dapat melemahkan fondasi dialog lanjutan.
“Ya itu yang kita tanyakan (ke Israel) seberapa ingin sebenarnya perdamaian terjadi. Seberapa ingin mereka dengan solusi dua negara yang kita yakini merupakan satu-satunya solusi untuk bisa menyelesaikan situasi di sana,” kata Sugiono usai pertemuan berlangsung pada Rabu (18/2).
Ia menambahkan bahwa komitmen Israel terhadap aturan dan hukum internasional juga patut dipertanyakan.
“Dan juga seberapa ingin mereka mengikuti aturan dan hukum internasional, piagam PBB, dan resolusi yang pernah DK PBB keluarkan,” paparnya.
Fokus pada Gaza dan Tepi Barat
Sugiono menuturkan bahwa dalam rapat DK PBB yang memang berfokus pada Palestina itu, Indonesia dan negara lain turut membahas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Gaza selama Israel dan Hamas menjalankan gencatan senjata sejak Oktober lalu hingga peristiwa tersebut memakan korban jiwa.
“Seperti kita ketahui bahwa sejak gencatan senjata terjadi. Pelanggaran-pelanggaran terus menimbulkan korban jiwa dan hal ini menjadi perhatian kita agar perdamaian dan gencatan senjata benar-benar terwujud. Proses pembicaraan menuju fase berikutnya seringkali pihak-pihak tertentu gerogoti melalui pelanggaran terhadap kesepakatan. Itu yang tadi kita suarakan,” kata Sugiono.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa peserta rapat juga membahas situasi di Tepi Barat Palestina yang semakin mengkhawatirkan.
Belakangan, Israel terus menerapkan aturan secara sepihak di wilayah Tepi Barat, terutama melalui langkah keras dengan mendaftarkan wilayah pendudukannya sebagai “milik negara”.
Langkah tersebut muncul beberapa hari sebelum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) menggelar rapat perdananya di Washington pada Kamis (19/2). Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menggagas BoP sebagai badan internasional yang nantinya akan mengawasi serta membantu rekonstruksi dan pemulihan Jalur Gaza setelah Israel melancarkan agresi sejak Oktober 2023.
“Juga situasi di Tepi Barat di mana pendudukan Israel secara de facto melakukan aneksasi. Hal ini juga menjadi concern yang kita sampaikan. Tindakan tersebut akan menggerus upaya perdamaian sesuai dengan yang DK PBB sampaikan lewat resolusi 2803 dan juga dalam proposal damai yang Presiden Trump luncurkan,” ucap Sugiono.
“Semua concern itu juga saya diskusikan dengan beberapa menlu di kawasan mengenai perkembangan ini. Perkembangan seperti ini tidak pernah terjadi sejak 1967. Situasi ini membutuhkan perhatian yang luar biasa besar karena seperti kita ketahui bersama akan ada rapat perdana Board of Peace yang diharapkan membahas proses lanjutan dari gencatan senjata dan perdamaian yang telah terjadi ini,” pungkasnya.
(*)
