Rusia Resmi Blokir WhatsApp dan Telegram

POJOKNEGERI.com – Pemerintah Rusia resmi memblokir layanan pesan instan WhatsApp secara penuh setelah sebelumnya melayangkan peringatan keras kepada platform tersebut pada tahun lalu. Langkah ini berdampak pada lebih dari 100 juta pengguna di Rusia dan kini pemerintah mengimbau mereka beralih ke aplikasi pesan buatan dalam negeri.

Pemerintah melakukan pemblokiran dengan menghapus aplikasi milik Meta tersebut dari direktori online Rusia, yang secara efektif menghilangkan akses terhadap WhatsApp di dalam negeri. Dengan penghapusan itu, warga Rusia tidak lagi dapat mengunduh maupun memperbarui aplikasi tersebut melalui kanal resmi.

Dalam pernyataan resminya di platform X, WhatsApp menyayangkan langkah yang pemerintah Rusia ambil. Mengutip laporan CNBC, Jumat (13/2/2026), perusahaan tersebut menilai kebijakan itu sebagai upaya yang membatasi komunikasi aman masyarakat.

“Hari ini pemerintah Rusia berupaya memblokir WhatsApp sepenuhnya untuk mendorong orang-orang beralih ke aplikasi mata-mata milik negara,” tulis WhatsApp dalam unggahannya.

“Upaya untuk mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi yang private dan aman merupakan langkah mundur dan hanya akan menurunkan tingkat keamanan pengguna di Rusia. Kami akan terus melakukan segala yang kami bisa untuk menjaga pengguna agar tetap terhubung,” lanjut pernyataan tersebut.

Telegram dan Platform Meta Ikut Diblokir

Tak hanya WhatsApp, pemerintah Rusia juga menghapus aplikasi Telegram dari direktori online sehari sebelumnya. Selain itu, pemerintah turut menghapus dua platform media sosial lain yang berada di bawah naungan Meta, yakni Facebook dan Instagram, dari sistem distribusi aplikasi resmi di Rusia.

Banyak pihak menilai langkah tegas ini sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperketat kontrol atas arus informasi digital di dalam negeri. Selama beberapa tahun terakhir, otoritas Rusia memang meningkatkan pengawasan terhadap platform asing dengan alasan keamanan nasional dan kedaulatan data.

Sebelumnya, pemerintah Rusia telah mendorong masyarakat menggunakan aplikasi pesan domestik bernama Max. Sejumlah pihak menyebut aplikasi tersebut lebih mudah dikontrol dan dipantau oleh otoritas setempat.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Max merupakan alternatif yang tersedia bagi warga Rusia. “Max adalah alternatif yang mudah diakses, aplikasi pesan yang sedang berkembang, aplikasi pesan nasional. Dan aplikasi ini tersedia di pasaran untuk warga negara (Rusia),” kata Peskov dalam keterangan persnya.

Tuduhan Roskomnadzor

Sementara itu, badan pengawas telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor, menuduh WhatsApp dan Telegram tidak mematuhi regulasi domestik. Aturan tersebut mewajibkan perusahaan teknologi asing menyimpan data pengguna Rusia di dalam negeri serta memberikan akses kepada otoritas untuk kepentingan penegakan hukum.

Roskomnadzor juga menyatakan kedua aplikasi tersebut tidak cukup efektif dalam mencegah penyalahgunaan platform untuk aktivitas kriminal dan terorisme. Pemerintah Rusia berargumen bahwa banyak pelaku melakukan penipuan daring melalui layanan pesan instan asing, termasuk WhatsApp.

Dalam pernyataan resmi, pemerintah menyatakan aplikasi buatan dalam negeri mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada warga dari ancaman penipuan dan ekstremisme. Dengan mengelola data di dalam negeri, pemerintah mengklaim mereka dapat bertindak lebih cepat dalam menangani pelanggaran hukum.

Namun demikian, kebijakan pemblokiran ini menuai kritik, termasuk dari sejumlah pejabat lokal dan sekutu Presiden Rusia, Vladimir Putin. Telegram, misalnya, telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi warga di wilayah perbatasan dengan Ukraina.

Banyak penduduk di kawasan tersebut memanfaatkan Telegram untuk menerima peringatan dini mengenai serangan drone dan rudal. Saluran-saluran informasi di aplikasi itu kerap menyebarkan notifikasi cepat terkait situasi keamanan di wilayah konflik.

“Saya khawatir ini dapat memperlambat arus informasi jika situasinya memburuk,” ujar salah satu gubernur di wilayah perbatasan yang enggan menyebutkan namanya.

Dilema Pemerintah Rusia

Kekhawatiran tersebut mencerminkan dilema yang pemerintah Rusia hadapi. Di satu sisi, negara ingin memperkuat kontrol terhadap ruang digital dan mendorong kedaulatan teknologi. Di sisi lain, pembatasan terhadap platform global berpotensi menghambat distribusi informasi yang selama ini sebagian masyarakat anggap vital.

Sejumlah pengamat menilai pemblokiran ini sebagai langkah lanjutan dalam kebijakan digital Rusia yang semakin proteksionis. Sejak beberapa tahun terakhir, Rusia memang memperketat regulasi terhadap perusahaan teknologi asing, termasuk mewajibkan mereka membuka kantor perwakilan lokal dan menyimpan data pengguna di server domestik.

Bagi lebih dari 100 juta pengguna WhatsApp di Rusia, perubahan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap pola komunikasi sehari-hari. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah mengandalkan WhatsApp untuk berinteraksi dengan pelanggan, termasuk dalam transaksi dan layanan purnajual.

Hingga kini belum jelas apakah pemerintah akan memberlakukan pemblokiran tersebut secara permanen atau masih membuka peluang negosiasi antara pemerintah Rusia dan Meta. Namun, dengan menghapus WhatsApp dari direktori online resmi, pemerintah praktis telah memutus akses terhadap layanan itu di Rusia.

Ke depan, publik akan menyoroti efektivitas aplikasi Max dalam menggantikan peran WhatsApp dan Telegram. Tingkat adopsi masyarakat serta kepercayaan terhadap keamanan dan privasi aplikasi lokal akan menentukan keberhasilan strategi digital pemerintah Rusia di tengah dinamika geopolitik dan perkembangan teknologi global.

(*)