Hadir di Pertemuan dengan Prabowo, Ketua Umum PBNU: Iuran BoP untuk Bangun Gaza
POJOKNEGERI.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Salah satu yang jadi pembahasan dalam pertemuan ini adalah bergabungnya Indonesia menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Indonesia akan membayar iuran sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk menjadi anggota tetap BoP.
Menanggapi hal ini, Yahya Cholil Staquf menyatakan iuran tersebut untuk menjadi anggota permanen BoP memang untuk membangun Gaza.
“Iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza itu,” kata Yahya dalam jumpa pers usai pretorian dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Sebagaimana diketahui, kondisi Gaza memang sudah hancur lebur saat ini. Gaza dihancurkan oleh agresi Israel. Kembali ke penjelasan Yahya, dia menilai perlu ada penggalangan dana untuk membangun wilayah Palestina di tepi laut Mediterania itu.
“Sehingga memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu, sehingga para partisipan yg ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran. Itu sebagai iuran untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina,” kata Yahya.
Tak Wajib Bayar Iuran
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menyampaikan bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar biaya keanggotaan BOP. Meski demikian, dengan membayar iuran tersebut, Indonesia dapat menjadi anggota permanen dalam BOP.
Hal ini Sugiono sampaikan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
“Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun. Jadi kalau misalnya ikut berpartisipasi yang 1 miliar (dolar AS) itu artinya dia permanen,” ujarnya.
Ia menegaskan dana tersebut salah satunya untuk rekonstruksi di Gaza, Palestina. Sugiono menyebut Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi.
“Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee. Tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya Palestina. Termasuk upaya rekonstruksi,” kata Sugino.
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace
Sebelumya, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Kamis (22/01).
Dewan Perdamaian ini merupakan badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza.
Menlu Sugiono mengatakan ini merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan sejumlah negara. Khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terkait situasi di Palestina.
Hal ini Sugiono sampaikan dalam keteranganya di Bad Ragaz, Swiss, Jumat (23/01/2026)
“Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan. Hal ini dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza ,” ujar Sugiono.
Menurut Menlu, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza. Pertemuan-pertemuan tersebut kemudian berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam Board of Peace.
“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi. Kemudian stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” tuturnya.
Konsistensi Indonesia Mendukung Palestina
Menlu melanjutkan, Indonesia memandang penting untuk bergabung karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina. Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia untuk menjadi bagian dari BoP setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tegas Menlu.
Keputusan tersebut juga melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu mengungkapkan bahwa sejumlah negara sepakat untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ungkapnya.
(*)
