Meski Diprotes Kades, Pemerintah Tak Ubah Skema Dana Desa

POJOKNEGERI.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah kebijakan pencairan dana desa meski mendapat protes dari para kepala desa (kades) se-Indonesia.

Purbaya menyatakan sebagian dana desa tahap II tahun 2025, senilai Rp 7 triliun, ditahan untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

“Sebagian ditahan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih. Jadi kita nggak ubah policy setelah demo itu. Biar saja mereka demo, kebijakan sudah seperti itu,” kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Purbaya menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari skema pembangunan Kopdes Merah Putih yang digagas pemerintah.

Dari total Rp 60 triliun dana desa per tahun, sekitar Rp 40 triliun dialokasikan untuk mencicil biaya pembangunan koperasi tersebut.

Skema cicilan berlangsung selama enam tahun dengan total Rp 240 triliun. Dana itu digunakan untuk membangun 80 ribu unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan yang ditunjuk pemerintah. Perusahaan tersebut akan meminjam dana dari bank-bank BUMN untuk membiayai pembangunan infrastruktur koperasi. Pemerintah kemudian mencicil pembayaran melalui dana desa sebesar Rp 40 triliun per tahun.

“Dana desa dari Rp 60 triliun, sekitar Rp 40 triliun untuk nyicil Koperasi Merah Putih 6 tahun ke depan. Jadi Rp 40 triliun, Rp 40 triliun, sampai 6 tahun untuk membayar utang yang Rp 240 triliun yang dipakai membangun 80 ribu Koperasi Merah Putih,” jelas Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

Kebijakan ini menuai penolakan dari para kades yang menilai dana desa seharusnya langsung digunakan untuk pembangunan lokal di wilayah masing-masing. Namun Purbaya menegaskan pemerintah pusat tetap berkomitmen pada rencana besar pengembangan koperasi desa sebagai instrumen ekonomi baru.

Dengan demikian, meski terjadi demonstrasi, pemerintah memastikan arah kebijakan dana desa tidak berubah. Fokus utama tetap pada pembiayaan Kopdes Merah Putih yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dalam jangka panjang.

Apdesi Gelar Demonstrasi 

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar demonstrasi untuk menuntut pencairan dana desa tahap kedua. Sekitar 8.000 massa hadir di Jalan Medan Merdeka Selatan, sekitar area Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Tuntutan tersebut disampaikan Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya seusai audiensi dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara, Senin (8/12).

“Tadi kita sampaikan bahwa di mana dana desa yang tahap kedua minta dicairkan karena di dalamnya menyangkut orang banyak,” ujar Surta.

Surta berkata tidak adanya pencairan dana desa tersebut membuat para kepala desa melakukan utang piutang ke banyak pihak.

“Karena ini adalah anggaran berjalan, sedang berjalan. Kepala desa utang piutang dia pinjam ke material, utang-utang ke yang lain, dalam perjalanan tiba-tiba berharap ini dicairkan malah tidak dicairkan. Ini jadi beban kepala desa,” keluhnya.

Terlebih, ia juga menyampaikan bahwa dana desa tersebut dibutuhkan untuk desa-desa yang saat ini dilanda bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Karena ini dana desa dibutuhkan di tempat bencana para kepala desa, ya, terutama yang di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, di Aceh. Saudara-saudara saya kepala desa hari ini masih menangis karena dana desa dia tidak turun, dia mau bergerak butuh dana yang ada semampu beliau,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, Adepsi menuntut pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 81 tahun 2025 serta menurunkan peraturan lainnya tentang masa jabatan kepala desa.

“Saya ke pemerintah berharap dana desa tahap kedua dicairkan. PMK Nomor 81 dicabut. Kemudian revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 2024 turunannya secepatnya diturunkan,” katanya.

Dalam audiensi, tuntutan pihaknya sudah diterima Wakil Menteri Setneg Bambang Eko Suhariyanto dan akan diteruskan ke Menteri Keuangan.

“Ya, tadi Pak Wamen dia akan berjuang dan berupaya, dia akan hadir datang ke menteri keuangan. Ya itu harapan kita,” ujarnya.

(*)