Utang KUR UMKM Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dihapus

POJOKNEGERI.COM – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menghadiri acara BIG Conference di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Pada kesempatan ini, Maman juga menegaskan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pak Presiden kan juga sudah menyampaikan bahwa akan membebaskan KUR bagi yang terkena dampak bencana,” kata Maman.
Lebih lanjut, Maman mengatakan pihaknya akan memanggil bank-bank penyalur KUR untuk berkoordinasi sekaligus membahas skema penghapusan utang kredit untuk para korban bencana pekan ini.
Rencananya bank-bank pemberi kredit ini akan memetakan masing-masing debitur UMKM terdampak bencana mereka dalam sejumlah kelompok. Namun hal ini masih harus melaui pembahasan lebih jauh dengan perbankan dan berbagai pihak lainnya.
“Contohnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen, misalnya ya karena betul-betul sudah nggak bisa, rumahnya hancur, tempat usahanya hancur. Nah ini kan kita harus pikirkan. Nah langkah-langkahnya akan kita rumuskan,” jelas Maman.
“Nanti kita detailkan seperti apa nanti kriterianya, klasifikasi seperti apa. Tapi yang penting kita harus memberikan keringanan, beban terhadap kondisi mereka,” tegasnya.
Jumlah UMKM Belum Dipastikan
Terkait perkiraan sementara jumlah UMKM terdampak yang akan menerima bantuan atau besaran kredit yang di hapuskan, Maman belum bisa memberi kepastian. Sebab sampai saat ini proses penanggulangan bencana masih belum selesai.
“Belum bisa, karena situasi di lapangan kita juga belum tahu nih. Korban saja sampai sekarang terus bertambah dari jumlahnya sekian bertambah lagi, bertambah lagi. Jadi kita nanti akan petakan dulu. Makanya saya belum berani bicara berapa jumlahnya segala macem,” ucapnya.
“Ini kan masih banyak juga daerah-daerah yang memang masih terputus. Tim penanggulangan bencana kita juga belum bisa masuk karena ada jalan, jembatan yang terputus segala macam gitu. Jadi saya pikir angka ini kita belum bisa bicara,” tambah Maman.
Hapus Utangan KUR Petani
Pengapusan KUR ini tidak hanya bagi pelaku UMKM tetapi juga bagi para petani yang terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Sebelumnya Presiden Prabowo menyampaikan bahwa utang KUR bagi petani yang terdampak akan pemerintah hapus sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyat yang mengalami musibah.
Prabowo mengatakan, dari hasil pantauan langsung di lapangan, ia melihat banyak sawah dan lahan pertanian rusak parah akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra pada akhir November lalu. Sejumlah bendungan juga jebol sehingga memperparah kerusakan lahan pertanian.
“Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus. Jadi petani jangan khawatir enggak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa,” ujar Prabowo.
Kebijakan penghapusan utang KUR ini menjadi langkah yang cukup jarang pemerintah lakukan. Biasanya, dalam situasi bencana, pemerintah hanya memberikan restrukturisasi atau penundaan pembayaran utang.
Namun kali ini, Prabowo menegaskan bahwa utang KUR akan pemerintah hapus sepenuhnya bagi petani yang terdampak.
Langkah ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, khususnya petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dengan penghapusan utang KUR, petani dapat kembali bangkit tanpa terbebani kewajiban finansial yang sulit mereka penuhi akibat kerusakan lahan.
Diharapkan Petani Segera Bangkit
Dengan adanya kebijakan penghapusan utang KUR dan rehabilitasi lahan pertanian, para petani dapat segera bangkit dari keterpurukan. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur pertanian agar lebih tahan terhadap bencana di masa mendatang.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Jika rehabilitasi berjalan cepat dan efektif, maka produksi pangan dapat kembali normal dan tidak menimbulkan krisis berkepanjangan.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan rehabilitasi lahan pertanian dan sawah yang rusak.
“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani tak usah khawatir yang sawahnya rusak kita akan bantu memperbaiki,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga memastikan pasokan pangan akan terus datang ke Aceh dengan bantuan seluruh instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama masa darurat dan pemulihan.
(*)
