"Karena prosesnya atau acuan penetapannya ada di Pokja ULP. Saya tidak terlibat dalam hal seperti itu, terlalu jauh nanti aku dianggap mengintervensi proses lelang. Tidak baik kalau saya ikut mengintervensi proses lelang," tegasnya.
5. Wagub sebut jangan dimenangkan
Senada dengan Sekrpov Kaltim, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, juga menyampaikan dirinya tidak mengetahui siapa kontraktor pemenang lelang pembangunan RS Kopri.
Terlebih dugaan kontraktor pembangunan RS Korpri diduga bermasalah, bahkan hingga ke ranah hukum.
"Saya sama sekali tidak tahu urusan, itu tugasnya ULP. Mestinya kan ULP memverifikasi itu," ungkap Hadi.
Kepada kontraktor, Hadi berharap bisa menjalankan amanah dan bekerja dengan serius dan baik.
Namun, jika kontraktor yang mengikuti lelang diduga bermasalah hingga masuk daftar hitam, mestinya jangan dimenangkan.
"Mereka sudah mendapat amanah dari pemerintah, mereka harusnya berkerja serius, bekerja baik-baik. Kalau yang sudah blacklist ya, mestinya jangan dimenangkan," katanya.
"Penetapan pemenang lelang itu kan sudah ada pedomannya. Kalau memang kontraktor itu blacklist yang bermasalah jangan dimenangkan," ujarnya.
Demikian informasi mengenai pembangunan RS Korpri di Samarinda itu.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
