POJOKNEGERI.COM - Upaya mengatasi persoalan stunting terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).
Diantaranya dengan meningkatkan peran Posyandu yang ada di setiap desa maupun kelurahan.
Dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto bahwa kader Posyandu yang bertugas memberikan pelayanan, seyogyanya harus ada 5 anggota di dalam Posyandu.
Tetapi jumlahnya sampai saat ini masih kurang maksimal.
"Tahun 2023 kemarin baru satu orang kader Posyandu yang kita berikan pelatihan, yakni Ketua Posyandunya. Untuk tahun 2024 ini kita upayakan menambah lagi sebanyak dua orang di setiap Posyandu," ujar Arianto, Rabu (3/4/2024).
Lanjut dijelaskannya, DPMD sudah inventarisasi Posyandu yang ada di Kabupaten Kukar.
Jumlahnya ada sekitar 799 Posyandu balita.
Namun, dari jumlah tersebut, ucapnya, ada sekitar 60 persen dari Posyandu di Kukar gedungnya belum layak.
Sehingga ada kekhawatiran atau keengganan sasaran Posyandu untuk terlibat di dalamnya.
"Ini yang menjadi perhatian pemerintah, bagaimana kita meresponnya untuk bisa meningkatkan kesadaran sasaran Posyandu. Jadi kita akan perbaiki atau dirikan bangunan baru," ungkapnya.
Ia berharap dengan mengoptimalisasikan kader-kader Posyandu yang sudah terbentuk, permasalahan stunting di Kukar dapat diatasi dengan baik.
"Harapannya pelayanan Posyandu bisa semakin optimal dalam memberikan wawasan serta upaya mencegah dan menangani stunting sejak dini," pungkasnya. (adv)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
