POJOKNEGERI.COM - Satu bulan usai pertama kali dilaporkan hilang, pilot Susi Air Philip Mehrtens hingga saat ini masih belum ditemukan.
Pihak gabungan dari TNI-Polri masih berupaya lakukan pencarian penyanderaan pilot Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya itu.
Ada strategi yang dilakukan KKB Papua untuk menghindari TNI-Polri.
Dikatakan oleh Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman.
Ia sampaikan Egianus Kogoya sengaja membuat kelompoknya berpencar untuk mengecoh tim gabungan.
Akibat tindakan tersebut, Herman mengatakan saat ini tim Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz yang memburu mereka mesti memperluas pencarian.
"Proses pencarian dikembangkan ke wilayah lainnya karena diketahui KST mulai berpencar untuk mengelabui aparat gabungan TNI-Polri yang sedang melakukan pencarian," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).
Sebagai informasi, pilot Susi Air Philip Mehrtens disandera oleh KKB sejak 7 Februari lalu. I
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membeber penyebab pasukannya tidak menggunakan alat perlengkapan militer dan mengerahkan pasukan khusus untuk mengepung dan menyelamatkan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens (37) dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Kendati demikian, TNI dipastikan tetap terlibat dan berupaya untuk membebaskan sandera dari KKB Papua.
“Operasi tetap jalan terus penyelamatan sandera itu, karena kita tetap menjaga supaya masyarakat sipil tidak terlibat dan kena," ujar Yudo Margono usai upacara gaktib dan yustisi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2023), dilansir dari Kompas.com.
"Kalau operasi serentak itu khawatirnya penduduk akan kena karena mereka (KKB) ini kan bersama-sama dengan penduduk,” katanya lagi.
Yudo Margono kemudian mengungkapkan bahwa KKB berpindah-pindah dan membaur dengan warga lokal sehingga menyulitkan.
Ia lantas meminta masyarakat bersabar terkait pembebasan pilot Philips.
Terlebih, kata Yudo Margono, pencarian pilot Philips bukanlah operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum.
“Kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini, sehingga ya harus sabar, menyelesaikan ini tidak langsung “des”. Ini bukan operasi militer. Ingat, ini bukan operasi militer,” ujar Yudo.
(redaksi)
