POJOKNEGERI.COM - Progres fisik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah 26 persen.
Angka progres fisik ini naik dari sebelumnya pada dua bulan lalu yang masih 15 persen.
"Pembangunan fisik IKN yang hari ini sudah cukup maju dibandingkan ketika terakhir bapak presiden mengunjungi IKN dua bulan lalu, Februari. Jadi kemajuannya sudah di angka 26 persen, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Suharso Monoarfa, dikutip dari video YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).
"Ketika bapak presiden hadir di sana masih di angka 15 persen," lanjutnya.
Suharso mengatakan pembangunan fisik di IKN termasuk penyediaan air bersih dan pembangunan waduk yang akan segera difungsikan.
Sementara terkait hunian bagi ASN, TNI, dan Polri, sebanyak 70 persen akan dikuasai oleh negara. Sedangkan 30 persen bisa dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri. Ketentuan itu berlaku untuk rumah vertikal atau apartemen maupun rumah tapak.
"Rumah tapak itu bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Cuma posisinya 70 persen akan tetap miliki negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI, Polri," kata Suharso.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan 70 persen hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN akan diperuntukkan sebagai rumah dinas jabatan bagi ASN dan Hankam yang tidak bisa diperjualbelikan.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
"30 persen bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam atau masyarakat umum dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka setelah nanti infrastrukturnya siap beserta sarana dan prasarana layak yang diperlukan warga untuk tinggal," kata Dhony.
Disiapkan ada Bandara VIP
Bandara VIP bakal dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).
"Saya sudah melapor ke pak presiden tentang bandara VIP di IKN itu akan kita bangun," ujar Budi Karya, seperti dilansir dari CNBC Indonesia.
Menurut Budi Karya, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah melakukan pembahasan.
"Kita akan mencari kontraktor terbaik. Insya Allah Mei atau Juni sudah bisa efektif yang lokasinya kira-kira 15 KM, gak sampai 15 KM lah, 10 KM lah dari IKN," kata Budi Karya.
(redaksi)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
