POJOKNEGERI.COM - TNI mencopot baliho bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo di Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Sabtu, 15 Juli 2023.
Aksi pencopotan tersebut mendadak viral, dan TNI ikut terseret dalam polemik politik.
TNI punya alasan kuat mencopot baliho Ganjar Pranowo.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono, menegaskan pencopotan ini demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
Menurut Julius, jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada prajurit TNI untuk selalu netral pada pemilu.
“TNI tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana Kampanye,” ucap Laksamana Muda Julius Widjojono, dikutip dari Tempo.co.
Sementara itu, Julius menekankan keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih juga dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
Selain itu, tidak boleh memberikan tanggapan atau komentar dan mengunggah apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
Lalu, Julius mengklarifikasi video viral pencopotan baliho berdurasi 31 detik dengan narasi yang menyudutkan TNI.
Pencopotan bermula pada pukul 09.49 WIB, Dandim 0103/Muara Teweh Letnan Kolonel Infantri Edi Purwoko mendapat WhatsApp dari Ahmad Gunadi, putra Bupati Barito Utara.
Isi WhatsApp itu tentang permohonan izin memasang banner kegiatan festival musik di lahan Kodim 1013/Muara Teweh dengan melampirkan foto lokasi yang dimaksud.
Saat Lektkol Inf Edi melihat kiriman foto tersebut, ia baru menyadari adanya banner foto Ganjar Pranowo di baliho sebelahnya, yang juga berada dilahan Makodim 1013.
Kemudian Dandim perintahkan Perwira Seksi Logistik untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopot banner foto Ganjar Pranowo.
Pada saat proses pencopotan, diduga ada warga yang merekam, dan menyebarkannya ke media sosial, lantas menjadi viral.
Lantas, bagaimana tanggapan Ganjar Pranowo?
Menurut Ganjar, penggunaan baliho sebagai media promosi menurunya tidak masalah.
Namun, asalkan tidak mengandung unsur SARA, hoax dan menyudutkan pihak-pihak tertentu.
Juga termasuk tidak tertib dalam pemasangan.
"Nanti kalau ada yang tidak tertib boleh dicopot, kalau tertib jangan dicopot," tutur Ganjar, dikutip dari CNBC.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
