POJOKNEGERI.COM - Ketegangan pasar dagang antara Amerika Serikat dan China tak kunjung meredam.

Huawei kini menjadi 'korban' karena masuk ke daftar hitam atau blacklist sebagai brand yang terlarang dalam urusan perdagangan.

Selain itu, ada 70 afiliasi dari Huawei yang ikut terseret dalam daftar hitam tersebut.

Dengan adanya blacklist yang bernama "entity list" tersebut, maka seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut dilarang membeli komponen dalam bentuk apapun dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah AS.

Bahkan, jika Huawei ingin membeli komponen tertentu dari AS, maka mereka harus mengajukan izin ke pemerintah AS untuk mendapatkan atau membeli komponen tersebut.

Dikutip dari KompasTekno, salah seorang pejabat pemerintah setempat mengatakan bahwa Huawei saat ini memang sangat bergantung pada para pemasuk kompenen dari AS.

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka Huawei kesulitan dalam memperoleh pasokan komponen untuk pengembangan bisnisnya.

Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil agar teknologi yang dimiliki oleh perusahaan asal AS tidak disalahgunakan oleh pihak asing, apalagi untuk hal yang merusak keamanan nasional.

Pemblokiran Huawei oleh pemerintah AS membuat perusahaan telekomunikasi asal China tersebut geram.

Guo Ping sebagai Deputy Chairman of the Board and Rotating Chairman juga melontarkan pernyataan keras kepada AS.

Ia menuding AS tidak mampu bersain, sehingga harus menjelek-jelekan Huawei dengan tuduhan menjalankan aktivitas spionase untuk China.

Mulai dari perangkat hingga jareng terkini Huawei tidak bisa masuk ke AS.

Pemerintah Negeri Paman Sam mencurigai bahwa China menggunakan perangkat-perangkat buatan Huawei untuk melakukan spionase ke negara-negara lain.

Padahal, Huawei sudah berulang kali menyanggah kecurigaan tersebut.

Mereka bahkan menggugat undang-undang yang ditandatangani oleh Donald Trump.

Undang-undang tersebut berisikan larangan beberapa institusi AS untuk membeli adan menggunakan produk Huawei dan ZTE.

Dan juga masih banyak ahli yang meragukan keamanan peralatan Huawei.

Hal ini lantaran hukum di China yang mengharuskan perusahaan domestik memberikan data intelijen ke pemerintah jika diminta oleh Beijing.

Selain itu, Ingris juga mengungkap adanya risiko keamanan dari software Huawei terhadap perangkat jaringan.

Meski demikian, pihak Inggris belum melakukan pemblokiran terhadap perusahaan tersebut.

Selain Inggris, Jerman dan Italia juga sejauh ini tidak melarang penggunaan perangkan Huawei.

Bahkan tersiar kabar bahwa Google pun akan mencabut lisensi Android untuk perangkat Huawei.

Tentu saja hal tersebut mengakibatkan para pengguna Huawei tidak bisa mengakses fitur-fitur seperti Gmail atau Youtube.

Namun, Huawei masih memiliki akses ke versi sistem operasi Android yang tersedia melalui lisensi open source, atau dikenal dengan Android Open Source Project (AOSP) yang tersedia secara geratis.

Meski begitu, Google akan berhenti memberi Huawei akses, dukungan teknis, dan kolaborasi yang melibatkan aplikasi dan layanan eksklusifnya ke depan.

Sementara itu, The Federal Communications Commission (FCC) menunjuk lima perusahaan China sebagai ancaman terhadap keamanan nasional yang bertujuan melindungi jaringan komunikasi AS.

Hal ini diatur dalam undang-undang 2019.

Undang-undang tahun 2019 mewajibkan FCC untuk mengidentifikasi perusahaan yang memproduksi peralatan dan layanan telekomunikasi yang menjadi ancaman keamanan negara.

FCC mengatakan perusahaan-perusahaan itu termasuk Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co dan Zhejiang Dahua Technology Co.

Undang-undang 2019 menggunakan kriteria dari undang-undang otorisasi pertahanan yang sebelumnya mengidentifikasi lima perusahaan China. 

Pada Agustus 2020, pemerintah AS mengeluarkan peraturan yang melarang agensi membeli barang atau jasa dari salah satu dari lima perusahaan Tiongkok.

Pada 2019, Amerika Serikat menempatkan Huawei, Hikvision, dan perusahaan lain dalam daftar hitam (blacklist).

Tahun lalu, FCC menunjuk Huawei dan ZTE sebagai ancaman keamanan nasional terhadap jaringan komunikasi - sebuah deklarasi yang melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan dana pemerintah $ 8,3 miliar untuk membeli peralatan dari perusahaan itu.

Pada bulan Februari, Huawei menggugat pernyataan tersebut dalam petisi yang diajukan ke Pengadilan Banding Sirkuit AS. 

Huawei menolak berkomentar pada hari Jumat tentang penunjukan FCC baru.

Hikvision mengatakan pada Jumat malam bahwa pihaknya sangat menentang keputusan FCC. 

Tiga perusahaan lainnya tidak berkomentar atau tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

FCC pada bulan Desember menyelesaikan aturan yang mewajibkan operator dengan peralatan ZTE atau Huawei untuk mengganti peralatannya dengan peralatan yang tidak dilarang. 

Demi menciptakan program penggantian untuk upaya itu, dan anggota parlemen AS pada bulan Desember menyetujui $ 1,9 miliar untuk mendanai program tersebut.

(*)