.jpg)
POJOKNEGERI.COM - Akses penghubung antara kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan karena kerap dikeluhkan oleh masyarakat.
Jalan nasional di Kaltim yang masih dikeluhkan oleh masyarakat, meliputi akses jalur Sangatta-Kaliorang, Tenggarong (Kutai Kartanegara)-Barong Tongkok (Kutai Barat), jalur Samarinda-Bontang, dan Bontang-Sangatta.
Dari data yang ada, jelang akhir 2022, progres penyempurnaan jalan nasional di Kaltim, telah mencapai 82 persen.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyebut untuk kemantapan jalan nasional sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Jalan nasional murni kewenangan pusat. Tapi, Pak Gubernur tidak pernah berhenti berjuang meminta agar usulan Kaltim disegerakan. Penanganan seluruh jalan nasional, terutama yang rusak-rusak itu,” kata Aji Firnanda, Senin (28/11/2022).
Menurut Aji Firnanda, informasi yang diterima dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), pemerintah pusat terus berupaya melakukan perbaikan jalan Samarinda-Bontang dengan beton dan aspal.
Sebagian besar kondisinya saat ini sudah lebih baik, meski sebagian masih dalam proses pekerjaan, demikian pula untuk jalur ke Kutai Barat.
Tahun ini APBN juga terus digelontorkan untuk peningkatan kualitas jalan di kawasan itu.
BBPJN menarget hingga 2024, kemantapan jalan nasional di Kaltim akan mencapai 90 persen.
“Jadi semua tidak ujug-ujug. Sebab kalau menunggu daerah menyelesaikan sendiri, pasti sulit," ungkapnya.
Selain itu, jalan pendekat Jembatan Pulau Balang dari sisi Balikpapan, kelanjutan proyek jalan yang menghubungkan Penajam Paser Utara dan Balikpapan melalui Jembatan Pulau Balang, sudah diambil alih pemerintah pusat.
“Alhamdulillah. Itu kalau daerah sendiri yang melanjutkan pasti berat. Pembebasan lahan saja bisa mencapai Rp300 miliar. Belum lagi pembangunan fisik bisa mencapai Rp1 triliun lebih,” jelasnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
