POJOKNEGERI.COM - Kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia mulai dapatkan sorotan.
Salah satunya dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA).
Diketahui, CISA melakukan survei terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo sehubungan dengan penerapan PPKM Darurat 3-20 Juli yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021.
Dalam keterangan media, Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei CISA yang berlangsung sejak tanggal 3-19 Juli 2021 di 34 provinsi, mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah.
Survei itu, secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling.
"Praktis, hanya 45,83 persen yang menyatakan puas. Sedangkan 54,17 persen masyarakat menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi," ucapnya dalam keterangan pers, Kamis (21/7/2021).
Herry menjelaskan, di samping sektor kesehatan yang menjadi urgensi, masyarakat menginginkan pemerintah juga turut memperhatikan sektor ekonomi, sosial dan politik.
"Sektor ekonomi seperti Industri, Perdagangan dan UMKM. Saya kira saat ini sektor ekonomi juga dianggap penting," ucapnya.
Herry Mendrofa menjelaskan, setelah sektor ekonomi, masyarakat juga meminta pemerintah untuk menyoroti sektor lain seperti sektor kesehatan dan sektor Sosial.
"Setelah sektor ekonomi, sebanyak 22,42 persen masyarakat mendorong pemerintah konsisten menyoroti sektor kesehatan seperti fasilitas kesehatan, vaksinasi dan gizi sedangkan ada 21,75 persen,"katanya.
Pasalnya, sektor sosial yang terdiri dari Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan juga layak untuk diprioritaskan.
Selain itu, di benak publik saat ini pemerintah tidak boleh mengesampingkan sektor politik.
Ada 15,58 persen yang mengingatkan Jokowi soal penegakkan hukum, birokrasi hingga pelayanan publik.
"13,38 persen juga melihat pariwisata, pendidikan dan agraria juga harus dioptimalkan dengan baik sekalipun berada pada masa pandemi," katanya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
