POJOKNEGERI.COM -- DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Paripurna ke-24 tahun 2023 di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat (11/8/2023) malam.
Paripurna ini dengan agenda Penandatanganan Kesepakatan antara DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim terkait Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2023 dan KUA PPAS tahun anggaran 2024.
Ditemui usai Paripurna, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, jika penandatanganan KUA PPAS ini sudah sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
"Penandatanganan kita sesuai dengan skedul, sudah sesuai dengan Permendagri kita yang menyatakan bahwa minggu kedua Agustus harus penandatanganan kesepakatan,"kata Seno Aji, Jumat (11/8/2023) malam.
Ia juga menjelaskan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) sebelum penandatanganan kesepakatan KUA PPAS ini dilaksanakan.
"Alhamdulillah setelah mulai proses dari rapat-rapat Banggar yang kita laksanakan, Banggar menyatakan setuju dengan belanja dan pendapatan dari Provinsi Kaltim sehingga akhirnya kita melakukan kesepakatan ini," ujar Seno Aji.
Lebih lanjut ia membeberkan nilai APBD Perubahan tahun 2023 sekitar Rp 7 sekian triliun. Sementara untuk anggaran Tahun 2024 nilainya mencapai Rp 20,6 Triliun.
"Perubahan nilainya, Sekitar Rp 7 sekian triliun. Murni nilainya sebesar Rp 20,6 Triliun, itu dari penerimaan kemudian belanja juga disesuaikan, jadi saya pikir kita mencapai rekor lah saat ini, rekor yang belum tercapai sebelumnya,"jelas Seno Aji dihadapan awak media.
Lebih lanjut ia menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan antara DPRD dengan Gubernur, tahapan selanjutnya akan diajukan ke nota keuangan sebelum akhirnya disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
"Tahapan selanjutnya kita ke nota keuangan dan kemudian pengesahan Perda," jelas Politisi Gerindra itu.
Dengan besarnya anggaran yang ditetapkan ini, maka kemungkinan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) juga akan semakin besar. Olehnya Seno Aji menyarankan ke Pemerintah Provinsi Kaltim untuk bergerak cepat melakukan lelang terutama proyek-proyek besar.
"Tentu kita minta ada perbaikan disana, lelang cepat harus dilakukan terutama untuk proyek-proyek yang besar. Kemungkinan yang tidak selesai dalam setahun itu harus disegerakan,” jelasnya.
Dikonfirmasi dalam kesempatan itu juga, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan dengan anggaran sebesar itu kemungkinan akan terjadi Silpa.
"Memang ada anggaran yang masuk di akhir-akhir, sehingga kemungkinan Silpanya cukup besar. Tapi ngak apa-apa yang penting ini sebuah prestasi yang kita cita-citakan diatas Rp 20 Triliun tercapai," ujar orang nomor dua di Bumi Mulawarman itu.
Ia juga berharap Pejabat (Pj) Gubernur yang akan melanjutkan roda pemerintahan di Kaltim bisa menggunakan anggaran ini sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat.
"Dengan demikian kita harapkan, Pj Gubernur yang akan datang bisa menggunakan anggaran sebaik mungkin dan seefisien mungkin, tujuannya untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.
(*)
,_António_Guterres.jpg)
,_Ananda_Emira_Moeis.jpg)
