POJOKNEGERI.COM - PDI Perjuangan terang-terangan mengkritisi program Food Estate, yang merupakan program strategis pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali menyinggung soal program Food Estate lumbung pangan yang berada di bawah naungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Hasto menyatakan terdapat kepentingan pribadi dalam implementasi program tersebut.
Hasto menyinggung soal PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai pelaksana program Food Estate.
Menurut Hasto, perusahaan ini diisi oleh orang yang berhubungan dengan Prabowo.
Berdasarkan penelusuran Tempo pada 2021, PT Agrinas memiliki lahan seluas 60 hektare di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat.
Di lahan tersebut terdapat papan nama dengan tulisan, "Tim Kajian Krida Karya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia."
Dalam akta pendirian perseroan pada 3 April 2020 tertulis pemilik perusahaan itu adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YYSDP).
Pengurus Yayasan diantaranya merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Hasto menyebutkan bahwa PDIP pada dasarnya sangat mendukung program Food Estate tersebut.
Karena menurut Hasto, program itu bertujuan untuk menciptakan kedaulatan di bidang pangan
"Jadi kebijakan dari bapak presiden itu bagus hanya implementasinya sama dengan infrastruktur itu bagus. Nah kebijakan bagus, implementasinya tidak baik," ucap Hasto Kristiyanto, dikutip dari Tempo.co.
Sampai kini, PDIP tengah melakukan kajian-kajian lebih lanajut perihal Food Estate.
Bahkan, menurut pengakuan Hasto, pihaknya dibantu Non Govermental Organtion (NGO) melakukan kajian.
Menurutnya, tela ada beberapa NGO yang akan menyiapkan ya berbagai data-data terkait dengan implementasi proyek Food Estate.
Sebelumnya, Hasto mengungkapkan bahwa proyek Food Estate yang masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
Dalam prakteknya, kebijakan tersebut ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan Food Estate tidak terbangun dengan baik.
PDIP menegaskan itu merupakan bagian dari kejahatan terhadap lingkungan.
Mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Food Estate masuk ke dalam prioritas strategis dan pemerintah memberi anggaran sebesar Rp 235,46 miliar.
Dalam hal ini proyek food estate atau lumbung pangan yang sedang digarap pemerintah Jokowi merupakan tanggung jawab Menhan Prabowo Subianto.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
