POJOKNEGERI.COM - Rencana pembangunan flyover di simpang Rapak Balikpapan Utara kembali menjadi perbincangan pasca kejadian laka maut, Kamis (21/1/2022) pagi tadi.
Pasalnya, rencana pembangunan flyiver ini telah dibicarakan sejak tahun 2010 namun Pemerintah belum memberikan titik terang kepada masyarakat.
Bukan tanpa sebab, flyover ini terus dinantikan masyarakat Kota Balikpapan karena tanjakan simpang Rapak Balikpapan Utara tersebut merupakan titik keramaian kendaraan bermuatan besar yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, dan memakan banyak korban.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud, mengungkapkan anggaran untuk rencana pembangunan flyover ini tidak tahu di mana keberadaannya, padahal menurutnya telah disahkan oleh Pemerintah Provinsi beberapa waktu lalu.
"Adapun masalah flyover, yang mana di APBD-P tahun 2021 itu sudah dianggarkan dari Pemprov, ternyata begitu disahkan barangnya (anggaran) hilang, anggaran itu tidak tahu kemana," katanya.
Pihaknya pun akan meminta penjelasan kepada Gubernur Kalimantan Timur terkait rencana pembangunan flyover simpang Rapak, agar anggaran tersebut dapat dibangun flyover.
"Kita seluruh jajaran akan berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi Kaltim Gubernur supaya masuk APBD tahun ini, dan 2023 flyover ini bisa kami kerjakan," ujarnya.
Menurut orang nomor satu di Kota Balikpapan ini, anggaran flyover mengikuti keputusan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembangunan tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat.
"Gunanya untuk melindungi masyarakat kita terutama masyarakat yang menggunakan flyover Rapak Balikpapan," pungkasnya.
Diketahui, pada kecelakaan maut simpang Rapak Balikpapan Barat pagi tadi memakan 5 korban meninggal dunia, 4 orang luka berat, 17 orang luka ringan, rusaknya belasan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, dan beberapa kerugian kerusakan materi lainnya.
Dewan beri respon
Sementara itu, Syafruddin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim menyampaikan pembangunan flyover Muara Rapak, butuh waktu dan proses yang panjang.
Untuk itu flyover memerlukan dukungan pembiayaan baik dari Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, dan kementerian.
Pemprov Kaltim diminta untuk menginisiasi pembangunan flyover Muara Rapak.
"Dengan deretan kejadian ini, maka gubernur harus menginisiasi prmbangunan flyover dengan melibatkan semua pihak pemkot, pemprov dan kementrian," kata Udin, sapaan akrabnya dihubungi Jumat (21/1/2022).
Agar kecelakaan serupa tidak kembali terulang, Pemprov Kaltim mesti mengambil langkah-langkah konkret.
"Diperlukan langkah-langkah yang cepat dan kongkret untuk mencegah terjadi musibah lanjutan dengan segera membangun flyover," imbuhnya.
Sementara untuk antisipasi jangka pendek, diperlakan pengawasan berlapis oleh Dinas Perhubungan Balikpapan, agar kendaraan bervolume besar tidak melintas di area rawan kecelakaan.
"Antisipasi jangka pendek perhubungan harus perketat pengawasan agar kendaraan besar dilarang melintas apalagi sekelas tronton tua yang tidak layak melintas di area-area rawan kecelakaan," tegasnya.
Anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan ini juga mengusulkan kepada Pemkot Balikpapan, untuk menutup pelabuhan Balikpapan untuk proses bongkar muat kontainer.
"Harusnya pelabuhan Balikpapan ditutup saja untuk bongkar muat kontainer, dan segera dialihkan ke Pelabuhan Kariangau biar kendaraan besar tidak masuk kota," katanya.
(redaksi)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
