POJOKNEGERI.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto berhasil merangkul dua partai politik PKB dan Partai NasDem untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya nanti.
PKB dan NasDem merupakan partai pengusung pasangan nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjadi lawan Prabowo pada Pilpres 2024.
Kini Prabowo memiliki dukungan enam partai yang lolos ke DPR, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, NasDem. Tersisa PDIP dan PKS yang belum menyatakan sikap politiknya.
PDIP maupun PKS belum melakukan pertemuan terbuka dengan Prabowo, meskipun PKS sudah memberi selamat ke Prabowo-Gibran.
Partai banteng belum mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran.
Kader PDIP juga tak ada yang hadir ke Kantor KPU RI saat penetapan Prabowo dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029.
Di sisi lain, PDIP belum menyatakan sikap menjadi oposisi.
Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu baru membahas langkah politiknya pada Rakernas 24-26 Mei mendatan.
Bagaimana para pengamat menilai kemungkinan PDIP untuk mengambil sikap oposisi?
Apakah partai banteng memiliki keberanian untuk berada di luar pemerintahan?
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai PDIP cenderung akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Penilaian itu Agung sampaikan berdasarkan dua sinyal yang dilontarkan pihak PDIP.
Pertama gugatan PDIP di PTUN yang memprotes pencalonan Prabowo-Gibran, dan Megawati yang belum menemui Prabowo.
Agung memandang hubungan Megawati dengan Presiden Joko Widodo yang rusak akibat kontestasi Pilpres 2024 berdampak pada hubungan Prabowo-Megawati.
"Walaupun sifatnya tidak langsung karena selama ini hubungan personal Mega-Prabowo dan PDIP-Gerindra baik," ucapnya.
Senada, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin juga menilai PDIP berkemungkinan besar akan menjadi oposisi.
Terlebih, PDIP telah memiliki banyak pengalaman menjadi oposisi di era orde baru hingga era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Meski dinilai bakal menjadi oposisi, Ujang dan Agung memprediksi potensi perpecahan di internal PDIP jika memutuskan untuk berada di luar pemerintahan.
Namun, Agung yakin potensi perpecahan di internal PDIP itu akan dapat diredam.
Agung pun menilai PDIP telah memiliki mekanisme partai yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan pandangan di internal partai.
Ujang menilai Megawati juga menjadi sosok kunci untuk meredam potensi perpecahan di internal PDIP akibat mengambil sikap oposisi.
Ia pun yakin PDIP dapat mengurangi risiko perpecahan ini menjadi berlarut-larut.
Keyakinan itu berkaca pada perpecahan yang terjadi di PDIP dalam Pilpres 2024.
Agung dan Ujang juga menilai PDIP akan lebih mendapat keuntungan jika mengambil sikap oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ujang juga menilai PDIP akan lebih untung jika mengambil sikap oposisi.
Ia menyebut PDIP akan lebih terkenal sebagai partai yang berani mengawasi jalannya pemerintahan. (*)
_Wali_Kota_Samarinda,_Rusmadi,_hadiri_Apel_Gelar_Pasukan_yang_digelar_di_Lapangan_Eks_Bandara_Temindung.jpg)
_Kalimantan_Timur,_Hasanuddin_Mas’ud.jpeg)
