POJOKNEGERI.COM - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dilaporkan ke MKD karena mengkritik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pihak yang getol mengenai penundaan pemilu.
Terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta berbagai pihak untuk menyudahi polemik mengenai penundaan pemilu.
"Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja. Jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu," ujar Puan, Rabu (20/4/2022).
"Itu kan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa presiden sudah menyatakan proses tahapan pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan, yaitu pemilu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024," lanjutnya.
Lebih lanjut, dia menekankan semua pihak ikut mengawal dan mendukung tahapan Pemilu yang sudah mulai dipersiapkan KPU Bawaslu 2022-2027.
"Bagaimana kemudian sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu kan KPU-Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan tahapan yang ada," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Laporan tersebut dilayangkan oleh Koordinator Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Lisman Hasibuan.
Masinton Pasaribu dilaporkan terkait serangan ke Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
"Melaporkan Saudara Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari PDIP yang mana kami lihat di publik beberapa hari ini sangat membuat kegaduhan, di mana beliau melontarkan bahasa-bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Pak Luhut Binsar Pandjaitan," ujar Lisman Hasibuan, Senin (18/4/2022).
Diketahui, serangan Masinton ke Luhut yakni menyangkut big data dan wacana penundaan pemilu.
Namun Lisman tak terima dengan narasi yang digunakan Masinton terhadap Luhut.
"Seharusnya beliau tidak elok menyuarakan ini ke publik, apalagi menyerang secara frontal kepada Bapak Luhut Binsar Pandjaitan yang kita anggap sudah orang tua juga," terangnya.
Lisman mengaku laporannya sudah diterima MKD DPR RI.
Lisman menunjukkan surat tanda terima dari MKD yang berisi laporan terhadap Masinton Pasaribu.
"Kami meminta MKD untuk memanggil Bung Masinton Pasaribu untuk diminta keterangan, karena tidak elok, kalau memang dia mau tegur, atau mengkritik, kan ada forumnya, apalagi dia anggota DPR RI," pungkasnya.
Sebelumnya, Masinton Pasaribu secara tegas menolak minta maaf kepada Luhut meski langit runtuh.
Politisi PDIP ini mengatakan mesti dibunuh pun, dirinya tak akan menyampaikan permintaan ampun atas pernyataannya yang menyinggung Luhut.
"Orang atau pihak yang memobilisasi aksi itu menggunakan cara-cara otoriter, yaitu antidemokrasi dan antikritik," ucap Masinton dalam keterangannya, Jumat (15/4).
Masinton pun mengklaim apa yang disuarakannya adalah kehendak rakyat yang menginginkan tegaknya kebenaran dan keadilan di negeri ini.
"Rakyat yang tidak ingin kekayaan alamnya dikuasai dan dikeruk oleh segelintir pemegang kekuasaan yang rakus dan serakah," ujarnya
Selain itu, mantan aktivisi 98 itu, berdalih yang dia sampaikan adalah hak dasar bernegara, bukan kriminalitas.
Untuk itu, dia meminta jangan ada pihak-pihak yang mendikte partai untuk memberangus suara kebenaran.
"Dibunuh pun saya siap dan tak akan meminta maaf pada oknum kekuasaan yang rakus dan serakah," tegasnya.
"Sejak mahasiswa hingga saat ini, hidup saya wakafkan melawan tirani penindas dan kekuasaan otoriter," kata Masinton Pasaribu.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
.jpg)
_Wali_Kota_Samarinda,_Rusmadi,_hadiri_Apel_Gelar_Pasukan_yang_digelar_di_Lapangan_Eks_Bandara_Temindung.jpg)
