POJOKNEGERI.COM - Menkopolhukam Mahfud MD mengomentari pernyataan Menkomarinves Luhut Pandjaitan yang mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK hanya buat citra negara Indonesia tidak bagus di mata dunia.
Menurut Mahfud MD, pernyataan Luhut Pandjaitan benar, OTT bisa merusak citra negara.
Alhasil, Mahfud MD juga menyetujui rencana Luhut Pandjaitan yang mengatakan lebih baik mencegah korupsi dengan dibuat digitalisasi.
"Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tidak ada celah korupsi," kata Mahfud MD via Instagram pribadinya, Selasa 20 Desember 2022.
Mahfud MD menjelaskan untuk mendorong hal itu, pemerintah telah mengajukan RUU Pembatasan Transaksi dengan Uang Tunai.
"Maksudnya agar transaksi tidak bisa memberi celah pada korupsi," katanya menambahkan.
Kini, pihaknya juga sedang menunggu Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Di mana Men-PANRB akan mengirimkan draft SPBE kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangan pekan ini.
"Jadi Pak Luhut benar. Apanya yang salah?" kata Mahfud MD.
Sebelumnya, Luhut Pandjaitan meminta KPK untuk tidak cepat-cepat OTT terduga pelaku korupsi.
Pasalnya, Luhut Pandjaitan menilai OTT yang dilakukan KPK hanya akan membuat citra negara jelek di mancanegara.
"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi. OTT itu tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut Pandjaitan, saat memberikan pidato di Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, di Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 20 Desember 2022.
Luhut menekankan, yang terpenting adalah melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
Salah satunya dengan sistem digitalisasi yang harus dimaksimalkan.
"Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga untuk negara ya, lihat-lihatlah," kata Luhut.
Salah satu contohnya, Luhut mengatakan sudah ada 14 pelabuhan di tanah air yang terintegrasi digital dan ditargetkan tahun ini selesai.
"Jadi orang mau korupsi apa lagi kalau sudah masuk sistem. Kan uangnya masuk sistem. Sudah berapa ribu triliun. Efisiensi kita lakukan," ujarnya. (*)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
