POJOKNEGERIM.COM- Setelah longsor di M.Said Gang 6 Blok F mengakibatkan kerusakan pada empat rumah warga dan mengancam 60 jiwa, The Premiere Hills bersama Pemkot Samarinda bergerak cepat. Mereka memberikan tempat tinggal sementara dan pembebasan lahan sebagai langkah konkrit.
Peristiwa jebolnya tanggul pematangan lahan telah menjadi sorotan utama di Kota Samarinda. Wali Kota Samarinda menuntut tanggung jawab dari pengembang perumahan tersebut terhadap kerugian materi yang terjadi. Pada Jumat, 5 Januari 2024, Pemkot Samarinda melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Longsor bersama BPBD, PUPR Samarinda, OPD terkait, dan The Premiere Hills.
Senior Project Manager The Premiere Hills, Novi Sunarsadmoko, menjelaskan kronologi kejadian dan langkah-langkah yang telah diambil.
"Kami telah menjelaskan secara komprehensif permasalahan ini. Kami berkomitmen untuk mengembalikan situasi kondusif sesuai harapan warga yang terdampak," ujarnya pada Jum'at (5/1/2024).
Novi menyoroti pergeseran penahan tanah secara teknis, menyebabkan terdorongnya rumah warga yang berbatasan langsung dengan proyek. Meskipun proyek ini mengikuti SOP dan kehati-hatian, tiga langkah konkrit diambil sebagai pertanggung jawaban atas bencana ini.
Pertama, evakuasi dan bantuan kepada warga terdampak, termasuk tempat tinggal sementara dan kebutuhan sehari-hari. Kedua, pembelian tiga rumah terdampak untuk pembebasan lahan dan menjaga keamanan warga. Terakhir, penyusunan skenario teknis permanen untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
"Proyek kami memiliki landasan hukum yang kuat dan akan disesuaikan dengan UU Cipta Kerja yang baru,"ujarnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sam Syaimun, menegaskan komitmen Pemkot Samarinda untuk mengawasi pengembang proyek properti.
"Kami akan terus mengawasi dan menindaklanjuti perkembangan kasus ini," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Sam mencatat tiga poin penting dengan memastikan masyarakat merasa aman, adanya tanggung jawab sosial terhadap korban, dan kelanjutan komunikasi untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan.
Pemkot Samarinda juga meminta pengembang lebih mengutamakan tanggung jawab sosial daripada sekadar mencari keuntungan.
"Kami harap pengembang bisa bertanggung jawab atas dampak proyeknya tanpa menimbulkan korban jiwa atau kerugian materi yang lebih besar," tegasnya.
Dengan fokus pada penanganan dampak sosial dan pencegahan kejadian serupa, Pemkot Samarinda mengakhiri pertemuan dengan kesimpulan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama.
(*)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
