POJOKNEGERI.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo perihal persoalan sawit.
Disampaikannya, bahwa akan dilakukan audit perihal persoalan sawit ini.
"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," katanya dikutip dari Antara, Kamis (26/5/2022).
Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada.
Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya. Baca juga: Benarkah Luhut Punya Bisnis Kelapa Sawit?
"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," katanya.
Luhut mengatakan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak.
Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.
"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegasnya.
Luhut pun menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng.
Luhut menilai masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani.
Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.
"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," kata Luhut
Disindir 'Menko Minyak Goreng'
Usai ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengurus masalah minyak goreng, suara-suara mulai muncul untuk Luhut Binsar Pandjaitan.
Salah satunya adalah dari Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang menyinggung soal 'Menko Minyak Goreng'.
Perihal ini, Luhut Binsar juga beri tanggapan akan 'Menko Minyak Goreng'.itu.
"Saya hanya bantu saja. Jadi kalau ada tadi Demokrat yang tanya-tanya itu, tanya ke diri dia," kata Luhut di JCC, Selasa (24/5/2022).
Sebelumnya, Herzaky juga menyinggung akan ada ketidakseimbangan dalam kabinet jika hanya Luhut yang dipercaya Jokowi.
Untuk itu, Luhut mengatakan, bukan hanya dirinya, tapi semua menteri di dalam kabinet turut dilibatkan dan bekerja.
"Saya hanya membantu saja, kerja kita semua sama, kerja keras. Tadi menteri perdagangan juga sama," ujarnya.
Luhut kemudian menjamin persoalan minyak goreng akan segera terselesaikan. Kata Luhut, hal ini bisa terlihat dari suplai yang cukup hingga harga yang berangsur turun.
"Sekarang saya kira insyaallah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai. Ya insyaallah akan beres," ujarnya.
"Supply hari ini sudah cukup, lebih dan sekarang harga sudah mulai turun kita pastikan distribusi jalan, penyaluran jalan, pengawasan jalan oleh Satgas pangan," imbuh Luhut.
Luhut menambahkan, pihaknya juga akan melakukan audit kelapa sawit pada Juni mendatang. Nantinya, semua aspek akan diperiksa dalam audit tersebut.
"Nanti kita audit semua kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan, luasnya berapa, HGU-nya, HPL, statusnya sudah jelas, kemudian dia punya plasmanya, produksinya, kemudian headquarter-nya," kata dia.
Luhut juga menyampaikan, tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang beras dari luar wilayah NKRI. "Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia. Harus di Indonesia, supaya pajaknya," kata Luhut.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
