POJOKNEGERI.COM - Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat respon pula dari Partai Demokrat.
Diketahui, Lukas Enembe merupakan Ketua DPD Demokrat Papua.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengungkap utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui partainya meminta agar kursi Wakil Gubernur Papua yang kosong saat ini diisi oleh orang dekat Jokowi.
Andi menyebut utusan Jokowi itu datang sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi.
"Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men TSK kan Pak LE utusan Presiden menemui demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi," kata Andi lewat akun Twitter-nya, @Andiarief_ pada Jumat (23/9).
Namun, kata Andi, pihaknya menolak memenuhi permintaan tersebut.
Andi juga berkata Demokrat merupakan partai politik yang paling mendukung dan konsisten pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sementara itu, dikutip dari CCN Indonesia, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Praktikno, Sekretaris Kebinet Pratikno, dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani belum merespon mengenai pernyataan Andi tersebut.
Di pihak lain, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus enggan berkomentar.
Sebelumnya, KPK mengumumkan telah menjerat Lukas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Meski tidak menyampaikan secara detail perihal kasusnya, KPK menyinggung penyalahgunaan dana otonomi khusus (otsus).
Lukas pun telah dicegah bepergian keluar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 sampai 7 Maret 2023. Langkah itu dilakukan guna kelancaran proses penyidikan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
.jpg)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
