POJOKNEGERI.COM - Pada Selasa (21/9/2021), pertemuan dilakukan Wali Kota Samarinda Andi Harun dengan perwakilan kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Kalimantan Timur.
Pertemuan dilakukan untuk membahas beberapa hal terutama mengenai rencana kerjasama antara pemkot dengan DJKN dalam hal penyelesaian piutang daerah.
Disampaikan kepala Kanwil DJKN Kaltim, Kusumawardani rata-rata pemerintah daerah memiliki rasio piutang yang terus mengalami peningkatan, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
Hal tersebut mengakibatkan neraca keuangan yang kurang baik dan menyebabkan berkurangnya aset milik pemerintah daerah.
"Maka dari itu kami siap membantu Pemkot Samarinda untuk memberikan pendampingan dan edukasi saat pengurusan administrasi piutang daerah, ini untuk membuat pengelolaan neraca keuangan yang lebih baik," ujar Kusumawardhani pada Selasa (21/9/2021), saat diwawancara awak media.
Kakanwil DJKN Kaltim tersebut mengungkapkan saat ini telah melakukan pendampingan kepada dua pemerintah kabupaten di Kaltim dalam mengurus piutang daerahnya.
Dua daerah itu adalah Kutai Barat dan Kutai Kartanegara.
Sementara itu, di pihak Pemkot, Wali Kota Samarinda Andi Harun merespon baik rencana kerja sama tersebut dan sepakat dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian piutang Pemkot Samarinda.
"Kita sambut baik kerjasama dengan KPKNL untuk membantu mempercepat penyelesaian piutang di luar pajak, saya sudah instruksikan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) untuk segera berkoordinasi terkait aspek apa saja yang bisa dimasukkan dalam kerja sama," ungkap Andi Harun saat ditemui awak media di hari yang sama.
Ia juga sampaikan telah memiliki gambaran terkait skema pengelolaan aset yang sejauh ini telah dievaluasi oleh Pemkot Samarinda.
Salah satunya adalah gedung Plaza 21 atau Plaza Samarinda yang tengah direvaluasi nilainya dan sedang dalam upaya membangun skema kerjasama dengan pihak ketiga.
"Gedung itu (Plaza 21) nilainya sedang kita hitung, karena banyak pihak swasta yang tertarik dengan gedung ini untuk dikelola sebagai pusat bisnis," ucap Andi Harun menambahkan.
"Upaya-upaya ini kita lakukan untuk peningkatan optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui aset-aset daerah yang ada," lanjutnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
