POJOKNEGERI.COM -- Pemilihan Umum (Pemilu) akan digelar secara serentak pada tahun 2024 mendatang.
Jelang digelarnya pesta demokrasi lima tahunan ini, segala persiapan mulai dilakukan.
Menghadapi Pemilu 2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur melakukan Rapat Koordinasi membahas pengelolaan konten negatif dan hoaks di media sosial jelang Pemilu 2024.
Beberapa narasumber diundang dalam rapat tersebut diantaranya adalah Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Kepala Kesbangpol Sufian Agus, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah dan Ketua Bawaslu, Hari Dermanto.
Assisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Kedeputian VII Kemenkopolhukam, Novan Ivanhoe Saleh menjelaskan, rapat koordinasi ini merupakan bentuk kolaborasi multipihak untuk mengantisipasi disinformasi kepemiluan.
Terlebih kata dia, Kaltim masuk dalam peringkat kelima sebagai daerah yang mengalami kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Wilayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Penilaian itu berdasarkan empat faktor, yakni dalam konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
"Nah kami ingin mendengar informasi, bagaimana jajaran di Kaltim mempersiapkan diri menyambut Pemilu. Utamanya menghadapi isu hoaks yang trendnya selalu meningkat di tahun politik," ujar Novan saat memimpin Rapat Koordinasi di Hotel Swiss Bell Balikpapan, Kamis (12/10/2023).
Menanggapi itu, Kadiskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjawab, selama ini pihaknya telah rutin melawan hoaks di Kalimantan Timur. Upaya itu dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi ke masyarakat yang secara khusus menyasar segmen tertentu. Mulai dari pelajar dan mahasiswa, tenaga pengajar, komunitas, tokoh adat dan masyarakat, hingga kelompok ibu rumah tangga.
"Karena kalau di Kaltim ini, seribuan lebih jumlah desa dan kelurahan, dimana tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat didengar dan dipatuhi oleh masyarakat," ujarnya.
Diskominfo Kaltim juga memiliki program konkrit menangkal hoaks dengan tagline 'Hantam Hoaks'. Program ini selain dalam bentuk sosialisasi dan edukasi, juga menggandeng media konvensional dan KPID dalam rangka literasi media.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah juga memaparkan persiapan pihaknya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di Benua Etam. Salah satunya adalah menyiapkan TPS lokasi khusus bagi pemilih asal luar Kaltim.
"Karena banyak kan pekerja di Kaltim yang berasal dari luar daerah. Terutama yang ada di proyek nasional seperti IKN dan RDMP Pertamina. Itu kami fasilitasi juga TPSnya," ucap Rudi sapaan akrabnya.
Upaya itu adalah langkah konkrit untuk mengantisipasi isu diskriminasi hak pilih yang dapat menggugurkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu.
Langkah strategis yang sama demi mengamankan Pemilu turut dilakukan Badan Kesbangpol Kaltim. Sufian Agus menyebut, pihaknya fokus membina organisasi masyarakat (ormas) sebagai ujung tombak stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
"Apalagi ormas ini juga riskan dimanfaatkan elit politik untuk kepentingan mereka, itu yang kita waspadai," ujar Kepala Kesbangpol Kaltim ini.
(*)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
