POJOKNEGERI.COM - Kelangkaan dan tingginya harga bahan pokok yang tidak bisa dikendalikan pemerintah dalam melindungi masyarakat menjadi sorotan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Ketua YLKI Tulus Abadi, mengatakan dalam Webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (Mipi) dengan tema "Kelangkaan Sembako dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan" bahwa kelangkaan tehadap sembako khususnya minyak goreng yang sedang menjadi fenomena masyarakat kali ini disebabkan permasalahan di hulu yang tidak dapat ditangani pemerintah.
"Memang ini dari sisi hulu ada persoalan yang sangat serius makanya YLKI melihat tindakan pemerintah dalam konteks minyak goreng ini hanya berkutat pada aspek hilir saja tidak bermain atau mengambil kebijakan di hulu," kata Tulus Abdi, Sabtu (19/3/202).
Pihaknya telah membuat petisi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena lambatnya dalam bergerak menindak minyak goreng, YLKI ingin KPPU mempercepatan penyelidikan terhadap dugaan adanya kartel.
"Mengapa ada dugaan kartel? Karena industri sawit, industri minyak goreng, industri Crude palm oil (CPO) itu "dikangkangi" oleh para pemain yang sama dan itu mencapai 50% lebih," kata Tulus.
Ia mengatakan ketika harga pasar internasional sedang tinggi yang saat ini terjadi mereka akan lebih senang menjual ke pasar internasional karena cuannya lebih besar.
Bersengkongkolnya salah satu pihak dalam menentukan harga yang sama, menyebabkan konsumen tidak bisa memilih barang, dan hal itu dilarang dalam Undang-Undang karena perdagangan tidak sehat.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
