POJOKNEGERI.COM - Update perubahan warna jembatan Kutai Kartanegara (Kukar).
Perihal perubahan jembatan Kukar dari warna awal kuning menjadi merah turut direspon Bupati Kukar Edi Damansyah.
Kepada awak media, Edi Damansyah meminta hal ini tak dibesar-besarkan.
Soal perubahan warna itu ia sampaikan juga sudah dikomunikasikan kepada pihak Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Arifin.
"Sudah bertemu Sultan, dan sudah ada pernyataan tertulis. Jadi saya kira jangan dibesar-besarkan, hanya satu dan dua orang yang membawa nama Kesultanan," kata Edi Damansyah.
Ia sampaikan dalam perubahan warna itu, pihak Pemkab Kukar tak ada melakukan pelanggaran dengan adat istiadat.
Dirinya juga menegaskan bahwa ia yang orang asli Kukar, sudah paham persoalan ini.
"Jadi tidak ada kami melanggar hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, apalagi saya ini kan asli orang sini, paham betul," katanya.
Terkait perubahan warna, Edi sampaikan bahwa itu mengukuti simbol negara, yakni ada warna merah dan putih.
"Itu kan merah putih. Simbol negara kita, dan untuk catnya masih berjalan secara berproses," katanya.
Diberitakan sebelumnya, ratusan warga Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar aksi di atas jembatan Kukar, Tenggarong pada, Senin (27/12/2021).
Aksi ini dilakukan buntut dari diubahnya warna jembatan yang sebelumnya kuning menjadi warna merah.
Warga Kutai Kartanegara tak terima warna sakral (kuning) yang menjadi identitas adat istiadat kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura diganti secara sepihak oleh Pemkab Kukar.
Aksi pun berlangsung kondusif.
Ribuan massa aksi memulai dengan aksi "long march" menuju jembatan.
Dilanjutkan dengan membentangkan kain kuning sepanjang 1000 meter dengan diiringi ritual tabur beras kuning.
Selesai ritual massa aksi bergeser ke kantor PUPR Kukar dan dilanjutkan menuju kantor Bupati Kukar.
Berikut isi tuntutan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Adat Remaong Kutai Berjaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ong Martadipura Kalimantan Timur.
1. Merubah kembali warna merah dari seluruh jembatan serta ornament-ornament lainnya menjadi warna kuning, karena warna kuning memiliki sejarah dan berkaitan dengan Adat Istiadat Kutai yang di mana tanahnya kalian pijak, tempat kalian mencari makan, minum, behera, hidup, beranak pinak dan berusaha untuk saat ini.
2. Perubahan dilakukan untuk di seluruh wilayah yang masuk di dalam Kabupaten Kutai Kertanegara yang sudah di cat dengan warna merah menjadi warna kuning, karena Kutai Kertanegara adalah lumbung Adat Kutai, Pasak Bumi Tanah Kutai yang memiliki Adat Istiadat. Pada tahun 1949 Kerjaan Kutai bergabung dengan RIS (Republik Indonesia Serikat) dan menyerahkan kepada RIS seluruh aset yang ada tapi tidak dengan adat istiadatnya sesuai dengan UUD 1946 Pasal 18 ayat 6, UU No 27 tahun
11. 1959, UU No 23 tahun 2014, telah diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015, Permendagri No 52 tahun 2007, Permendikbut No 10 tahun 2014; Permendagri No 52.Tahun 2014 serta Peraturan Daerah ( PERDA ) No 02 LD.2016/NO.66. trntanh pedoman peledtarian tradisi dan pelestarian adat istiadat.
3. Kepada seluruh jajaran kepemerintahan yang ada di Kabupaten Kutai Kertanegara, tanpa terkecuali untuk menghormati, menghargai, menjunjung tinggi Kearifan Lokal, adat istiadat, budaya dan kesenian Kutai yang ada di Tanah Kutai, Kutai Kertanegara.
Koordinasi aksi yang juga merupakan sebagai Ketua Umum RKB Kaltim, Hebby Nutkan Arafat mengatakan bahwa Pemkab Kukar diminta terbuka dalam hal perencanaan pembangunan kepada masyarakat.
"Jangan sampai sudah diputuskan baru didiskusikan. Kita tidak harus tunduk dengan arahan partai. Kita punya adat istiadat di sini," ujarnya.
Pihaknya meminta kejelasan kepada dari pihak Pemkab Kukar terhadap tuntutan warga.
"Kami ingin minta penegasan dari pihak pemerintah tolong jembatan itu kembali diubah menjadi warna kuning," tegasnya.
Ia menambahkan, ke depannya forum adat Kutai meminta pemerintah dan legislatif melibatkan forum adat dalam rencana pembangunan.
"Kami minta ke depan di Kukar tidak hanya pemerintah dan legislatif yang bermusyawarah untuk pembangunan. Tapi libatkan adat. Semua pihak kami minta menghargai adat istiadat yang ada di Kutai Kartanegara," katanya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
