POJOKNEGERI.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada bulan November 2024.
Menyambut Pilkada mendatang, partai politik kini mulai menjajaki kerja sama untuk mengusung jagoannya ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah.
Hal ini tak terkecuali di Kalimantan Timur (Kaltim). Penjajakan politik antar partai untuk saling berkolaborasi di Pilkada Kaltim 2024 mulai terbaca publik.
Salah satunya opsi Golkar dan Gerindra bekerjasama dalam kontestasi Pilkada Kaltim 2024 mencuat.
Wakil Ketua Golkar Bidang Media, Sudarno menyambut positif wacana koalisi Gerindra dan Golkar.
Terlebih kerjasama mereka dalam pemenangan Pilpees 2024 di Kaltim sukses menghantarkan kemenangan Prabowo-Gibran.
Sebagai informasi, Golkar dan Gerindra merupakan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilpres 2024.
Lebih lanjut, Sudarno mengaku ingin menjaga kesolidan Koalisi Indonesia Maju juga berlaku di kontestasi politik lokal, dalam hal ini Pilkada Kaltim 2024.
Bahkan ia mengatakan kepentingan pembangunan Kalimantan Timur lebih besar, ketimbang rivalitas antar partai di daerah.
"Buat saya Pak Wali kota Samarinda yang juga Ketua DPD Gerindra Kaltim dan Pak Rudy Mas'ud sama-sama memiliki kekuatan besar, muda juga, suatu saat mestinya berkolaborasi, yang hal-hal negatif bisa diselesaikan di tingkat elit lah," menurut Sudarno yang juga Wakil Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kaltim ini, Selasa (23/4/2024) dini hari.
Sudarno secara terang-terangan juga menyayangkan sikap Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun belum lama ini.
Respons Andi Harun soal kritik yang dilayangkan Rudy Masud kepada Gubernur Kaltim periode 2018-2023 dianggap Sudarno terlalu tendensius.
Untuk diketahui, Rudy Masud yang akrab disapa Harum menyebut jabatan Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah sudah semestinya bisa mengupayakan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat melalui lobi-lobi, bahkan ke Kementerian terkait.
Nah, belum lama ini Andi Harun merespons, mengapa ada bacagub Pilkada Kaltim 2024 yang terkesan merendahkan calon lain.
Andi Harun berharap agar semua kandidat Pilkada Kaltim 2024 bisa tampil dengan gagasan, bukan pamer dukungan partai apalagi harta yang tidak ada korelasi dengan kebutuhan masyarakat untuk menatap Pilkada Kaltim 2024.
"Kalau itu (statement Andi Harun) kita arahnya tahu, tetapi bernuansa negatif dan lumayan tendensius tentu kurang elok (pantas), walau tidak sebut nama," ujarnya.
Menurutnya, sebaiknya para elit menyelesaikan hal-hal negatif di level yang setara.
Karena kolaborasi lebih dibutuhkan ketimbang mencari-cari hal negatif dari masing-masing elit politik.
Apalagi, lanjut Sudarno, saat Pilkada Kaltim 2024 baik Golkar-Gerindra Kaltim sama-sama berjuang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu menurut Sudarno langka, setelah sebelumnya Golkar sendiri sempat terlibat peristiwa tak mengenakkan di Kota Samarinda, dimana kantor DPD II di Jalan Dahlia diambil alih Pemkot yang telah dipimpin oleh Andi Harun tahun 2021 lalu.
Hal ini lah menurut Sudarno, sangat terbuka kemungkinan Golkar dan Gerindra bisa bersama, beriringan dalam Pilkada Kaltim 2024.
"Kemarin waktu (tergabung) dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) kan kerjasama yang cukup solid, menurut saya itu kejadian langka, setelah peristiwa Kantor Golkar Samarinda kan, kemudian di TKD bisa maksimal, dan memenangkan, artinya kita bisa bekerja sama, artinya di Pilgub kita berharap bisa bersama lagi," harap Sudarno.
Kritik Rudy Masud Soal Jalan di Kaltim
Kritik soal Gubernur sebelumnya yang menurut Harum kurang bisa melobi pemerintah, juga tidaklah salah.
Sudarno menerangkan, bahwa benar dilakukan karena Isran Noor bukan saja Gubernur Kaltim saja tetapi perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Jalan nasional yang pernah dilalui selama 11 jam ke arah utara Ibu Kota Kaltim, Samarinda memang benar adanya, dan masyarakat ingin ada perubahan serta diperjuangkan bersama-sama.
"Jalan ke Kubar saat kita ke sana 11 jam memang begitu adanya. Rakyat menghendaki diperjuangkan, Rudy Mas'ud bukan mengkritisi soal Isran Noor-nya tetapi kapasitasnya sebagai Gubernur, masih konek saja, on the track saja," tukas Sudarno.
Upaya, usaha dan semangat Rudy Mas'ud dalam menyoroti infrastruktur jalan, kata Sudarno, merupakan bentuk keinginan agar masyarakat Kaltim sejahtera.
"Makanya bicara soal dana bagi hasil (DBH) ke daerah, tidak sekadar bicara diatas meja, tetapi bagaimana lobi-lobi pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Ya ke depan bagaimana DPR RI bekerjasama dengan Gubernur, untuk sama-sama meng-endorse baik DPR RI maupun ke Kementerian PUPR," tandas Sudarno. (*)
_Wali_Kota_Samarinda,_Rusmadi,_hadiri_Apel_Gelar_Pasukan_yang_digelar_di_Lapangan_Eks_Bandara_Temindung.jpg)
_Kalimantan_Timur,_Hasanuddin_Mas’ud.jpeg)
