POJOKNEGERI.COM - Gelombang hiruk pikuk Pilkada 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin terasa seiring dengan semakin dekatnya hari pemilihan.
Namun di balik euforia ini, DPRD Kaltim mengigatkan Pilkada bukan sekadar soal pesta demokrasi untuk memilih pemimpin baru. Tatpi juga adalah ujian bagi integritas dan keadilan dalam proses pemilihan yang, sayangnya, seringkali terselubung dalam politik praktis dan praktik tidak netral.
Menjelang Pilkada 2024, Anggota DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh aparat negara, termasuk TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Abdulloh mengingatkan bahwa seluruh aparatur pemerintah harus menjaga profesionalisme dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis yang dapat merusak integritas pelayanan publik.
Menurut Abdulloh, netralitas bukan hanya sebuah pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap aparat negara.
“Meski memiliki tugas-tugas penting dalam pemerintahan, namun tetap wajib menjalankan tanggung jawabnya dengan netral tanpa mendukung salah satu pihak,” kata Abdulloh, Minggu (17/11/2024).
Abdulloh menekankan sikap nettalitas bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap aparat negara.
Sikap netral TNI, Polri, dan ASN sudah diatur dalam undang-undang, terutama bagi ASN.
Netralitas , merupakan bagian dari etika profesional yang wajib dijaga. Pelanggaran netralitas bisa mengurangi integritas institusi pemerintah, serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
TNI, Polri, dan ASN harus tetap fokus pada pelayanan publik dan menjaga stabilitas, terutama saat memasuki periode politik seperti Pilkada.
"Keterlibatan dalam politik dapat mengganggu kredibilitas pemerintah dan menciptakan konflik kepentingan," sebutnya.
Legislator dapil Balikpapan ini mengatakan bahwa pemerintah daerah dan pimpinan di setiap lembaga atau institusi harus mengingatkan seluruh anggotanya untuk menjunjung tinggi prinsip netralitas ini.
Semua pihak diharapnya dapat menghormati dan menjalankan perannya dengan baik demi menjaga keutuhan dan kestabilan demokrasi di Kaltim.
“Dengan adanya komitmen netralitas dari TNI, Polri, dan ASN, optimis bahwa Pilkada 2024 di Kaltim akan berjalan secara jujur dan adil,” tandasnya.
(ADV/DPRD Kaltim)