POJOKNEGERI.COM - Enam ketua umum partai politik dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato; Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Lantas, apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut?
Benarkah membahas mengenai pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres di Pemilu 2024 mendatang?
Hampir seluruh ketua umum parpol kompak menampik adanya pembahasan secara khusus mengenai Pilpres 2024.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto misalnya, Ia menjelaskan pertemuan tersebut merupakan ajang silahturahmi dan halalbihalal partai pendukung pemerintah, serta capaian pembangunan.
"Kami bicara isi pembangunan, jadi kalau masalah itu (Pilpres 2024) masing-masing partai," ucap Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga, pertemuan lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan.
Selain itu, pembahasan juga menyangkut tantangan middle income trap alias jebakan kelas menengah.
Senada, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut, pertemuan lebih banyak membahas soal perkembangan terakhir di bidang ekonomi.
Lalu, soal adanya pembahasan mengenai capres maupun rencana koalisi besar, Prabowo hanya menjawab pembahasan tidak terlalu rinci ke arah tersebut.
Sedangkan Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono juga mengatakan pembahasan lebih banyak soal tantangan ke depan, termasuk soal bonus demografi.
Sementara soal politik, Mardiono juga menyebut secara praktis tidak ada diskusi mengenai itu.
Pertemuan enam ketua umum partai itu kembali menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Ya, NasDem sebagai salah satu partai pendukung pemerintah lagi-lagi tak diundang.
Benarkah, tak diundangnya Partai NasDem imbas dari mengusung Anies Baswedan senagai capres di Pemilu 2024?
Hingga saat ini belum ada pihak-pihak yang menjawab secara jelas mengenai pertanyaan tersebut.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
