Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho.
Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.
"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," ungkap Hasto Kristiyanto.
Di sisi lain, Anies Baswedan mengungkit ada seseorang yang punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.
PKS kemudian menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu, tetapi dia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Joko Widodo.
Anies kemudian mengatakan semua kebijakan yang dilakukan harus berlandas pada unsur keadilan.
Dia mengatakan akan muncul pertanyaan tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan memenuhi unsur keadilan.