POJOKNEGERI.COM - Pemerintah pusat tengah mengkaji kenaikan biaya haji pada 2023, menjadi senilai Rp69,2 juta.
Rencana kenaikan biaya haji itu menuai respon beragam, sebagian besar menolak adanya kenaikan.
Abdul Khaliq, Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, menyebut kenaikan biaya haji masih sekedar usulan dari pemerintah.
"Itu baru usulan, belum final dan masih dikaji oleh DPR," ungkap Abdul Khaliq, Rabu (25/1/2023).
Diketahui, Kementerian Agama telah memaparkan data biaya penyelenggaraan ibadah Haji (bPIH) yang mencapai Rp98.89 juta.
Namun wacana yang dilempar Kemenag, biaya haji yang dibebankan ke masyarakat sebesar Rp69,2 juta.
Sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta.
Biaya tersebut nantinya digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784.
Akomodasi di Mekah Rp18.768.000, akomodasi di Madinah Rp5.601.840, dan biaya hidup Rp 4.080.000.
Adapun biaya lainnya yaitu visa sebesar Rp1.224.000 dan paket layanan Masyair sebesar Rp5.540.109.
"Yang terlihat seolah-olah menjadi tinggi, dana manfaat hanya 30 persen tahun ini," jelasnya.
Sementara itu, Ahmad Ridani,Kepala Bidang Haji dan Umrah Kemenag Kaltim, menjelaskan tahun 2022 lalu jemaah menanggung 59,46 persen biaya haji dan sisanya 40,54 persen dari nilai manfaat dana haji, atau sekira Rp58,8 juta.
Artinya, dibanding tahun 2022, pembagian manfaat dana haji turun cukup jauh yakni hampir separuhnya.
Besarnya dana subsidi kala itu, disebutnya lantaran Pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya Masyair secara tiba-tiba dengan jumlah yang fantastis.
"Tahun kemarin kenapa menjadi tinggi, dana manfaatnya, perubahan anggaran di masyair, dulu asalnya tidak ada biaya, kini ada dikenai biaya oleh pemerintah Arab Saudi. 30 persen dianggap realistis untuk mensubsidi dana haji sehingga dapat angka Rp69 juta," ungkapnya.
Beban biaya lain seperti angkutan udara, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, dan alkes turut berdampak ada biaya haji.
"Belum lagi ada kenaikan dari pesawat, ada kenaikan avtur. Sudah terakumulasi semua disitu, ketemu angka Rp69 juta setelah itu semua," tegasnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
