POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak akan berdampak negatif terhadap jalannya pemerintahan di daerah. 

Andi Harun memastikan bahwa efisiensi tersebut tidak akan mengganggu operasional pemerintahan maupun program prioritas yang telah dirancang.

"Saya pastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan menghambat jalannya roda pemerintahan daerah karena belanja yang dipangkas bukan belanja operasional, melainkan anggaran yang dinilai kurang prioritas," ujar Andi Harun Minggu (16/2/2025).

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan penghematan belanja di kementerian dan lembaga negara. Dana yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan untuk program-program prioritas nasional, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Andi Harun juga menepis kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan memperlambat pembangunan di daerah saat ini pemerintah pusat telah memastikan bahwa penghematan anggaran ini tetap mendukung kegiatan strategis yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

"Dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat separuh dari total efisiensi anggaran sebesar Rp 750 triliun ini akan digunakan untuk membiayai program-program strategis nasional termasuk sektor pertahanan dan program prorakyat seperti MBG," jelasnya.

Selain itu, setengah dari dana hasil efisiensi akan diinvestasikan kembali melalui lembaga khusus guna membiayai proyek-proyek strategis yang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini telah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah pusat dan mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan di Samarinda untuk tetap optimis dan mendukung langkah pemerintah dalam mengelola anggaran dengan lebih efisien.

"Kita harus melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program-program yang telah direncanakan tanpa terganggu oleh kebijakan efisiensi ini," ungkapnya.

Hasilnya, anggaran sebesar Rp 750 triliun akan digunakan untuk beberapa belanja strategis, di antaranya adalah belanja pertahanan dan program strategis nasional seperti MBG. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk belanja prorakyat lainnya.

"Dan separuhnya lagi, menurut penjelasan Bapak Presiden, akan diinvestasikan kembali melalui sebuah lembaga Danantara yang akan dipakai untuk membiayai kegiatan atau proyek strategis yang tentunya diharapkan akan menghasilkan kapitalisasi atau hasil yang berlipat ganda dari nilai investasi antara Rp 20 sampai 22 miliar US Dollar itu, separuh dari Rp 750 triliun itu," pungkasnya.

(tim redaksi)