POJOKNEGERI.COM - Wadas Melawan! menjadi stempel hitam bagi Ganjar Pranowo yang tengah berjuang merebut hati rakyat.

Pada Rakernas Apeksi 2023 di Makassar, Kamis (13/7/2023), calon presiden dari PDI Perjuangan ini curhat, masih sering di-bully akibat polemik di Wadas, Purworejo.

Padahal, ia mengklaim Pemerintah Jawa Tengah sudah memberikan ganti rugi Rp11 miliar kepada ketua kelompok yang menolak pembangunan Bendungan Bener, di Wadas.

Menurut Ganjar, banyak informasi yang belum diketahui publik mengenai pembangunan bendungan di sana.

"Hari ini saya masih di-bully. Akan tetapi, seluruh informasi tak disampaikan dengan baik. Saya sampaikan, bagaimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah terima dan mendapat untung Rp 11 miliar," tutur Ganjar Pranowo, dikutip dari CNN Indonesia.

Bahkan, Ganjar sampai minta bantuan kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah di Wadas, apa hasilnya?

Ganjar mengatakan saat ini semua lahan di area Bendungan Bener sudah diukur dengan benar sebagai dasar pemberian ganti rugi kepada warga yang terdampak proyek tersebut.

Ganjar tidak menampik kasus Wadas menjadi stempel hitam bagi dia dan jajarannya. 

Ia mengatakan bendungan Bener akan jadi pencegah banjir dan supply air. 

Namun, Ganjar mengakui sulit untuk meyakinkan masyarakat.

"Turunan proyek itu nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tak berhasil. Kita lobinya setengah mati untuk mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas?" ungkapnya.

Dalam perjalannya, Ganjar mengakui ada tindakan represif dari aparat yang terekam video sehingga menjadi viral.

Di sisi lain, warga Wadas, Siswanto membantah klaim Ganjar Pranowo yang menyebut ketua kelompok penolak pertambangan kuari atau andesit untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener telah mendapatkan ganti rugi Rp11 miliar.

Siswanto mengatakan pihak yang dimaksud oleh Ganjar bukan lagi ketua kelompok penolak tambang andesit. 

Dia menegaskan ketua kelompok saat ini Mbah Sudiman masih menolak dan tidak menerima ganti rugi.

"Itu mantan ketua kelompok [yang terima ganti rugi]," tegas Siswanto.

Siswanto mengungkapkan masih banyak warga yang menolak tanahnya diganti rugi untuk pembangunan tambang andesit. 

Dia menyebut masih ada 60 pemilik tanah dengan 140 sertifikat yang masih menolak, termasuk dirinya.

(redaksi)