POJOKNEGERI.COM - Pemerintah Kota Samarinda melalui Perusahaan Daerah Varian Niaga Pemkot Samarinda dan Dinas Perdagangan Kota Samarinda melakukan Operasi Pasar Penjualan gas elpiji 3 Kg untuk menekan kenaikan harga gas elpiji dengan harga normal.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Fahri Anshari mengatakan bahwa saat ini Pemkot Samarinda terus mencari jalan keluar agar bisa mengamankan kebutuhan Kota Samarinda.
"Hasil dari kita melakukan operasi pasar, saat ini kita telah memiliki data keluarga miskin yang harus mendapatkan penyaluran elpiji 3 kilogram yang masuk benar benar keluarga miskin,"kata Fahri saat ditemui di BalaiKota Samarinda.
Untuk saat ini Pemkot Samarinda sedang mendorong kepada Pertamina agar bisa membuat gas elpiji 3 kg non subsidi yang bisa digunakan oleh masyarakat yang mampu.
"Sebenarnya adalah masyarakat sangat sengng dengan yang simpel gampang di bawa jadi nantinya Pemkot akan usulkan agar pertamina bisa membuat 2 macam gas 3 kg yaitu subsidi dan non subsidi," ucapnya.
Ia berpesan agar masyarakat mampu bisa beralih ke elpiji non subsidi,agar masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan gas elpiji subsidi.
" Yang utama adalah saat ini kita dorong masyarakat yang mampu, mulai pelan pelan mereka beralih ke elpiji non subsidi, agar masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan gas elpiji bersubsidi," kata Fahri.
Sementara keluarga miskin yang telah terdata oleh RT nanti akan meggunakan kartu yang nanti disitu terdata nama penerima keluarga miskin, alamat, dan mereka akan mengambil di pangkalan gas elpiji yang ada di kelurahan.
"kan gak mungkin juga nanti ada warga mampu mendatangi ketua RT untuk dimasukan daftar tidak mampu, dan kita harap kejujuan dari ketua RT dalam pendataanya nanti," ucapnya.
Saat ini lanjutnya penjualan elpiji di Kota Samarinda masih terpantau lancar, harga berfariasi namun masih terjangkau, begitu juga stok dari Pertamina juga masih mencukupi.
"Fokus kita saat ini adalah bagaimana mengkuatkan rangkai pendistribusian yang ada dipangkalan sehingga pemkot bisa kendalikan harga elpiji melalui operasi pasar,pangkalan kami larang menjual kepada masyarakat yang mampu, yang utama adalah masyarakat kurang mampu," pungkasnya.
(Redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
