POJOKNEGERI.COM -  Pengamat politik dari Universitas Pamulang (Unpam) Sonny Majid diajak berdiskusi mengenai situasi politik sekarang oleh para mantan penyelenggara pengawas Pemilu.

Namun disampaikan Sonny Majid, dalam kesempatan itu, obrolan tidak hanya terfokus pada evaluasi Pilpres dan Pilkada serentak 2024 lalu.

Ia menyebut, apa yang terjadi dalam dua momentum itu hanya bisa kita jadikan sebagai pelajaran, bahwa faktanya politik telah berubah.

Menurutnya, perubahan yang terjadi, sangat gamblang mempertontonkan begitu berpengaruhnya cengkraman kaum orang-orang kaya terhadap kebijakan politik selama ini.

Ia mengambil contoh beberapa kasus, seperti pagar laut, Rempang, perusakan hutan, pengambilan tanah, eksploitasi sumber daya alam, penegakkan hukum yang masih tebang pilih, munculnya Undang-Undang yang terlalu pro kalangan pemodal dan klimaksnya adalah keputusan yang sangat berani pejabat kita menjadikan APBN sebagai agunan utang luar negeri.

Simak tulisan Sonny Majid berikut ini:

KEJAHATAN KEBIJAKAN

Modus operandi imperialisme gaya baru sebenarnya juga gak baru-baru amat, kelompok-kelompok tersebut menyusup melalui diksi-diksi atau narasi-narasi kebijakan yang ditopang oleh para “politisi busuk” dan “bandit politik” yang di hadapan publik selalu selalu menggaungkan nasionalisme, namun fakta tindakannya sebaliknya, malah mendukung kepentingan para elite pemodal dengan harapan memperoleh keuntungan (memburu rente). 

Contohnya  respon sejumlah pejabat kita menyikapi viralnya tagar #KaburAjaDulu, yang oleh saya dianggap sebagai bentuk perlawanan publik menghindari pemberontakan.
 
Jika maraknya tagar tersebut terjadi di negara lain seperti di Timur Tengah, saya yakin pemerintahan yang memimpin bakal tumbang.
 
Artinya, apa, masyarakat kita masih punya rasa nasionalisme, yakni menghindari pemberontakan, tidak seperti yang dituduhkan pejabat-pejabat asbun (asal bunyi) tadi.
Sejak awal, imperialisme dengan gaya apapun tujuannya tidak pernah keluar dari fokusnya mengeksploitasi sumber daya alam dengan menguasai tenaga kerja lokal dibekingi oleh “kejahatan kebijakan” menopang ekspansi itu.

Antara imperialisme dan kapitalisme desainnya satu tarikan nafas. 

Seperti pernah dikemukakan John Perkins dalam bukunya “The Economic Hitman,” dia menyebut dalam bukunya tentang teori Imperium, yang menggambarkan bahwa Imperialisme dan Kapitalisme adalah Imperium (sistem kekuasaan).

Kekuasaan tersebut dipimpin oleh seorang penguasa/raja yang memiliki kendali atas pemerintahan dan media. 

Mereka selalu bergerak di wilayah pemerintahan dan bisnis, mendanai kampanye politik dan media dan mampu bermain pada tataran lokal, regional dan global.

Persekongkolan “oligarki” inilah membuat mereka yang tidak dipilih oleh rakyat, tidak ada batas masa jabatannya berperan dominan.

Kemudian ada teori “Anarki Korporasi” yang populer pada 2020-2022 sebagaimana dikemukakan Gonzalo Lira,  bahwa korporasi tidak perlu mematuhi aturan apapun.

Aturan diubah dengan cara suap, revisi melalui parlemen dan pemerintah. Kemudian aturan legal, moral, etika dianggap tidak relevan. Soal moral dan etika bisa dibatalkan demi keuntungan (profit).

James N. Rosenau menyebut ada aktor lain (non negara) yang ikut andil dalam imperialisme gaya baru tadi. Artinya, hubungan internasional khususnya dagang, tidak lagi didominasi oleh negara. Telah terjadi hubungan internasional oleh pemerintah yang dibarengi dengan hubungan personal, kelompok dan masyarakat swasta. 

Dari perselingkuhan imperialisme dan politisi hitam, dan bandit politik inilah yang memicu “Teori Oligarki Kembar Tiga” yang terkadang disebut juga sebagai “Teori Oligarki Hibrida.”

Kita tunggu apakah kepemimpinan saat ini mampu masih punya Nasionalisme, seperti namanya “Kabinet Merah Putih.” (*)