POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Komisi III DPRD Samarinda turut menyoroti polemik antrean solar subsidi yang hingga saat ini belum mendapatkan solusi.
Masalah antrean BBM solar ini bahkan telah sampai di meja legislatif melalui rapat dengar pendapat hingga sidak bersama Pemkot Samarinda dan aparat kepolisian.
Terkait hal ini, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Markaca mengatakan masalah tersbut perlu ditindak tegas oleh PT Pertamina.
Ia menilai pertamina harus menindak tegas kepihak SPBU jika terbukti melakukan pelanggaran terkait distribusi Solar.
Markaca mengemukakan hal itu berdasarkan hasil sidak beberapa waktu lalu, yakni ada beberapa SPBU yang sengaja menunda penyaluran solar sehingga membuat pengemudi truk harus mengantre untuk mendapatkannya.
"Seperti yang kita lihat di salah satu SPBU itu solar sudah datang, namun sengaja didistribusikan sore, jadi terjadi antrean panjang. Kenapa sistemnya begitu, saya juga tidak tahu," kata Markaca, Senin (4/4/2022).
Melihat kondisi ini tersebut Markaca mengatakan pihak Pertamina perlu melakukan penertiban, terutama SPBU yang terbukti menyalurkan solar bersubsidi kepada pihak yang tidak sesuai ketentuan.
"Kalau memang permainan di SPBU-nya sendiri ya harus ditindak. Saat kita sidak waktu itu, ada tanki yang termodifikasi. Ini yang harus ditertibkan," pungkasnya.
Meskipun telah dilakukan pemantauan, namun anggota dewan Fraksi Gerindra itu menilai antrean truk ini masih saja terjadi.
Ia berharap aparat keamanan bisa turun tangan menindak pelanggaran, seperti praktik pengetapan bahan bakar dan SPBU yang secara sengaja menyalurkan solar kepada pengetap.
"Seminggu (antrean) sempat hilang, kemudian panjang lagi, jadi kalau memang ada indikasi oknum yang bermain, langsung tindak saja," ujarnya (Advertorial).
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
