POJOKNEGERI.COM - Komentar Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), mendapat sorotan tajam khususnya dari Menteri Jokowi, Bahlil Lahadalia.
Baru-bari ini, Menteri asal Papua itu menyindir telak Cak Imin yang menolak pindah ke IKN karena nyaman tinggal di kota.
Meski tak menyebutkan nama, Bahlil Lahadalia menyindir pemikiran yang menolak pindah ke IKN yang berada di hutan dan nyaman di kota adalah pola pikir seorang yang tak layak maju di Pilpres 2024.
Bahkan orang seperti itu, kata Bahlil cuma layak di level Gubernur.
"Ada calon wakil presiden juga menyampaikan bahwa 'kita sudah nyaman tinggal di kota, kok mau disuruh untuk pindah ke kampung atau di hutan-hutan.' Ini artinya anda cocok berpikir untuk memimpin Gubernur DKI Jakarta dan menjadi Wagub DKI Jakarta, bukan menjadi presiden dan wakil presiden," ungkap Bahlil Lahadalia dalam deklarasi Pilar 08 untuk pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/12/2023), mengutip CNN Indonesia.
Pria yang menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini menilai pemikiran Cak Imin sangat bertolak belakang dengan yang dilakukan PKB.
PKB yang diketuai Cak Imin justru menjadi salah satu fraksi yang mendukung terciptanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
"Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, ini adalah pikiran sesat, karena PKB adalah partai terdepan yang mendukung IKN lewat pembuatan UU itu," ujar Bahlil Lahadalia.
Tak hanya Cak Imin yang kena sindir, Bahlil Lahadalia juga menyoroti komentar capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang akan mengkaji ulang UU IKN.
"Ada calon presiden yang belum memimpin sudah mengatakan akan mengubah kebijakan bahkan akan mencabut UU IKN," kata Bahlil Lahadalia.
"Menurut versi dia IKN yang ada di Kalimantan itu adalah bentuk bukan untuk mewujudkan pemerataan tapi itu hanya untuk melahirkan ketidakadilan," ucapnya menambahkan.
Bahlil Lahadalia mengklaim, IKN adalah bentuk upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya, membangun Indonesia harus dilakukan secara merata, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan hal itu diawali dengan IKN di Kalimantan.
"Kalau ada capres yang tidak setuju kita ubah atau kita pindahkan [ibu kota ke] IKN maka capres tersebut tidak ingin Kalimantan, Sulawesi dan kawasan timur maju. Dan ini adalah cara berfikir yang menyesatkan," ujarnya.
Sebelumnya, Anies Baswdan memang mengkritik pembangunan IKN yang dianggap hanya akan menimbulkan ketimpangan baru.
Capres yang diusung Nasdem itu menganggap pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, tetapi justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Pemerataan, kata Anies, bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.
Di momen berbeda, Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya belum layak untuk ditinggali.
"Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini," ujar Cak Imin.
(Redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
