POJOKNEGERI.COM - Hadir dan juga memberikan sambutan dalam pengukuhan pengurus baru PBNU di Dome Convention Center Balikpapan, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo turut menyebut perihal kesiapan pemerintah untuk memberi konsesi kepada Nahdlatul Ulama (NU).
Hal ini seperti dilihat pada siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/1/2022).
"Pemerintah siap memberikan konsesi yang besar, tetapi secara profesional. (Diberikan) sesegera mungkin," ujar Jokowi.
"Saya sudah siapkan. Enggak mungkin saya memberikan ke NU itu yang kecil-kecil. Saya pastikan yang gede. Sudah," tegasnya.
Disampaikan presiden, dengan adanya partisipasi dari kalangan NU, akan memperkuat transformasi digital ekonomi hingga peningkatan kelas UMKM di Indonesia.
"Terutama transformasi digital ekonomi dan peningkatan kelas UMKM kita. Dengan dukungan dari organisasi PBNU, para aktivis NU bisa semakin giat berpartisipasi di berbagai bidang. Baik keagamaan kemanusiaan maupun ekonomi," tambah Jokowi.
Nama Kepala Otorita IKN sudah di tangan Jokowi
Siapa yang akan menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, disebut sudah ada di kantong Presiden Joko Widodo.
Hal demikian disampaikan Wakil Presiden RI Maruf Amin, Sabtu (22/1/2022).
"Saya kira tunggu saja seperti apa itu nanti. Itu sudah ada di kantongnya presiden. Siapanya itu sudah ada di kantongnya presiden. Tinggal pada saatnya," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Sabtu (22/1/2022), dikutip dari Sindonews.com
Terkait kriteria sosok yang akan dipilih Jokowi itu, Maruf Amin sampaikan, seperti apa yang sudah dibilang sebelumnya.
"Kan sudah dibilang oleh presiden. Presiden kan sudah bilang kriterianya seperti apa. Saya tidak usah mengulangi lagi," katanya lagi.
Sebelumnya, sedikit bocoran diberikan Presiden Joko Widodo perihal siapa kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Bocoran itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Disampaikan Jokowi, kandidat itu minimal pernah memimpin daerah, serta memiliki background arsitek.
"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi dalam pertemuan itu.
Jokowi tak memberikan lebih lanjut penjelasan terkait tokoh kandidat Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu.
Sebagai informasi, di Pasal 8 UU IKN itu menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara.
Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022.
"Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," bunyi Pasal 9 Ayat (1) UU IKN.
Adapun Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pertama bakal ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan. "Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas wewenang, dan tata kerja Otorita IKN Nusantara diatur dalam Peraturan Presiden," demikian Pasal 11 Ayat (1) UU IKN.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
