POJOKNEGERI.COM - Maraknya parkir liar di bahu jalan kian meresahkan warga Kota Samarinda.
Seperti yang diungkapkan warga RT 26, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara saat menghadiri reses anggota DPRD Samarinda Dapil V Sungai Pinang dan Samarinda Utara, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun pada Rabu (9/2/2022) malam.
Parahnya, tak hanya menjadi biang kemacetan, beberapa kasus truk parkir mengantre BBM bahkan banyak menimbulkan korban jiwa.
Merespon hal tersebut, Afif sapaannya itu menegaskan bakal meneruskan persoalan yang tak kunjung rampung ini ke ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal. Pun demikian dengan meminta tanggung jawab pihak PT Pertamina selaku pengelola usaha.
"Saya sudah suarakan lama, saya pribadi berani mencabut izin mereka (SPBU) jika tidak mendengarkan arahan dari komisi III DPRD. Saya berani melakukan itu karena kita benar," tegasnya.
Afif menambahkan, mengenai antrean truk dirinya telah mendapat salah satu musababnya. Menurutnya itu terjadi lantaran adanya oknum pengepul yang mengumpulkan BBM secara personal.
"Ada bukti foto oknum pengepul menggunakan mobil pikap, ini yang menghabiskan BBM dan menyebakan antrean begitu panjang," sebutnya.
Politisi Fraksi Gerindra itu juga menyatakan persoalan serupa tak hanya terjadi di SPBU Jalan PM Noor saja. Beberapa SPBU di wilayah lain Kota Tepian ini pun sama, bahkan diantaranya hingga memakan korban jiwa.
"Seperti yang terjadi di daerah pergudangan. Ini akan saya sampaikan ke ketua Komisi I juga, karena ini juga menyangkut izin. Truk parkir ini selalu memakan korban," ujarnya.
Sorotan terhadap usaha PT Pertamina itu tak hanya masalah antrean truk. Afif menyebut, terkhusus SPBU di Jalan PM Noor terpantau stand Pertamina berdiri menutupi parit yang ada di bawahnya.
"Sehingga drainase itu berbelok-belok. Kalau tidak ada kan, artinya air bisa lancar. Ini juga akan kita teruskan ke komisi terkait, berkenaan dengan penanggulangan banjir," sambungnya.
Lebih lanjut, Afif menegaskan tak segan-segan jika dirinya ke depan masih melihat antrean truk di SPBU, maka akan mendatangi lokasi langsung dan meminta pertanggungjawaban PT Pertamina.
"Jelas, ini akan langsung ditujukan kepada pihak Pertamina juga. Pertamina jangan hanya diam, dia yang punya usaha harus bertanggung jawab, jadi bukan hanya pemerintah yang punya andil," katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
