POJOKNEGERI.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usulkan adanya panitia khusus (pansus) terkait dengan sumur resapan di DKI Jakarta.
Usulan adanya pansus dari PSI untuk sumur resapan itu, disebut tak lepas dari adanya pengaduan terkait dengan sumur resapan.
"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Rp 411 miliar resahkan warga," kata Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian dalam keterangan yang didapatkan.
Diharapkan, adanya pansus itu, bisa membuat Pemprov DKI Jakarta untuk membuka data pembangunan sumur resapan.
Disebut bahwa, PSI hingga kini belum menerima data pembangunan sumur resapan itu.
"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.
PSI juga klaim bahwa pihaknya hanya ingin memastikan anggaran Rp411 miliar lebih yang ditujukan untuk sumur resapan itu, akan benar-benar bermanfaat untuk warga.
"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp 411 miliar lebih ini," ujarnya.
Anies instruksikan OPD evaluasi pekerjaan kontraktor sumur resapan
Instruksi diberikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal sumur resapan.
Instruksi itu diberikan Anies Baswedan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Instruksi itu diturunkan agar pimpinan OPD bisa evaluasi pekerjaan kontraktor sumur resapan.
Anies ingin agar pekerjaan bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan.
"Kami instruksikan kepada pimpinan OPD terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk secepatnya mengevaluasi pekerjaan para kontraktor yang membuat dan memperbaiki sumur resapan," kata Anies Baswedan, Senin (6/12/2021).
Proses pengawasan secara ketat diminta bisa dilakukan. Kontraktor pengerjaan sumur resapan juga dirasa perlu untuk menginformasikan secara transparan kepada publik agar publik mengetahuinya dan ikut mengawasi pembangunan sumur resapan yang sedang dikerjakan maupun yang sudah selesai.
"Poinnya adalah agar sumur resapan berfungsi dengan optimal dalam mengatasi genangan air banjir, serta tidak membahayakan masyarakat umum pengguna jalan," kata Anies.
"Kami akan bertindak tegas jika terjadi permasalahan yakni pekerjaan kontraktor yang menyimpang," katanya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
