POJOKNEGERI.COM - Proyek Food Estate mendadak menjadi sorotan jelang Pilpres 2024.
PDI Perjuangan menjadi salah satu pihak yang getol menyuarakan Food Estate sebagai proyek kejahatan lingkungan.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus merespons soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik.
Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus tersebut.
Pernyataan Hasto langsung dibalas Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Prabowo membalas pernyataan Hasto dengan kata-kata singkat.
"Oh yang benar?" ucap Prabowo Subianto.
Prabowo tidak mau berkomentar banyak soal pernyataan Hasto yang mengkritik proyek Food Estate.
Bahkan saat ditemui hari ini di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Prabowo hanya senyum.
Bukan hanya Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menanggapi santai ucapan Hasto.
Menurut SYL proyek Food Estate yang dijalankan pemerintah sudah ada regulasinya, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.
SYL menambahkan proyek Food Estate tetap akan dilanjutkan pada tahun depan.
Bahkan Presiden Jokowi sudah menganggarkan Rp 108,8 triliun di 2024 untuk ketahanan pangan, salah satunya disuntik untuk proyek Food Estate.
SYL juga mengklaim proyek Food Estate mampu membantu meningkatkan produksi pangan misalnya padi.
Misalnya untuk produksi padi sebanyak 31,5 juta ton.
Terakhir, Presiden Joko Widodo angkat suara mengenai kritikan Hasto.
Menurut Jokowi proyek ini penting untuk mengantisipasi krisis pangan.
"Jadi kita itu membangun food estate/lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan," tutur Presiden Joko Widodo, dikutip dari CNBC.
Menurut Jokowi, saat ini hampir seluruh negara tengah menghadapi krisis pangan.
Seperti negara yang mengonsumsi gandum saat ini juga tengah menjadi masalah.
Begitu juga dengan negara yang mengkonsumsi beras, tengah dihadapi masalah harga jual yang naik.
Sehingga pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan pembangunan lumbung pangan.
Selain itu, menurut Eks Gubernur DKI Jakarta, membangun lumbung pangan tidaklah mudah.
Dimana banyak percobaan penanaman tanaman pangan yang gagal sehingga harus dilakukan beberapa kali.
Ia mencontohkan seperti yang terjadi di lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, lalu Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Diketahui, proyek Food Estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepemimpinannya.
Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
