POJOKNEGERI.COM - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Geridra digelar di Sentul pada Jumat 12 Agustus 2022 lalu.
Di kesempatan itu, pihak dari DPC Gerindra Samarinda turut hadir.
Tampak beberapa di antaranya, ada Helmi Abdullah, Ketua DPC Gerindra Samarinda, serta kader-kader lainnya seperti Fuad Fakhruddin dan Markaca.
Diketahui, di Rapimnas itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap untuk dicalonkan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
"Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024," kata Prabowo saat berpidato di Rapimnas 2022 di Sentul, Jumat, 12 Agustus 2022.
Lantas, bagaimana pergerakan partai di Samarinda hingga Kaltim?
Dalam Rakercab Gerindra Samarinda yang digelar pada Februari 2022 lalu, Ketua DPC Partai Gerindra, Helmi Abdullah menargetkan kemenangan pada pemilu 2024 mendatang.
“Intinya kita menargetkan tahun 2024 kita menang di pemilu,” bebernya.
Helmi juga menambahkan ini merupakan hal yang harus dipenuhi. Pasalnya saat ini DPC Gerindra Samarinda telah menempatkan kadernya di DPRD Kota Samarinda dengan perolehan 8 kursi.
Kendati itu, meski sama-sama meraih 8 kursi di gedung Basuki Rahmat, Partai Gerindra masih kalah dalam jumlah suara dukungan sekitar tiga ribu suara.
“Maka di 2024 kami targetkan menang. Selain menang pemilu, kami juga akan memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024, khususnya di Samarinda, kami akan menangkan beliau,” katanya.
Hal senada untuk memenangkan Prabowo juga disampaikan Andi Harun Ketua DPD Gerindra Kaltim, saat ditemui pada syukuran dan halal bihalal DPC Gerindra Samarinda, di Air Terjun Pinang Seribu, Minggu (5/6/2022) lalu.
"Target paling utama, adalah perjuangkan pak Prabowo Presiden 2024," ungkapnya.
Upaya untuk melenggangkan Prabowo Subianto itu, Andi Harun menyebutkan adanya gerakan se-Kaltim pembentukan semua infrastruktur di seluruh tingkatan hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).
Kemudian, sebutnya juga adanya pembentukan relawan yang sebenarnya sudah lama telah melakukan pembentukan tersebut.
Lalu pembentukan Badan Saksi, yakni Badan Saksi Nasional, yang turun menjadi menjadi Badan Saksi Provinsi, dan Badan Saksi Kabupaten/Kota.
"Sehingga proses rekrutmen saksi menjelang pencoblosan hari H, tidak diperlukan lagi karna memang sejak dari awal telah disiapkan," katanya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
