POJOKNEGERI.COM - Di penghujung tahun 2022, Kelompok Kerja (Pokja) 30 bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) lain seperti Walhi Kaltim, Jatam, Koalisi Masyarakat Adat dan sebagainya menggelar diskusi akhir tahun yang membedah banyak isu di tanah Kalimantan Timur (Kaltim).
Bertempat di salah satu kedai kopi di bilangan Harmonika, Kecamatan Samarinda Kota pada Jumat (30/12/2022) siang tadi, Buyung Marajo selaku Koordinator Pokja 30 menyebut kalau isu yang dibedah mulai dari anggaran pemerintahan, permasalahan gender wanita,lingkungan dan juga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Dari ini semua ternyata kita ketahui bahwa banyak isu-isu yang ada di Kalimantan Timur. Bahkan di teman-teman wartawan sendiri tadi melalui AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia, Samarinda) juga membuka ruang diskusi yang menjadi auto kritik di dalamnya,” ujar Buyung.
Kendati membahas banyak hal, namun khusus Pokja 30 sendiri Buyung menerangkan kalau pihaknya sepanjang 2022 fokus menyorot pemborosan anggaran yang ada dihampir setiap operasi perangkat daerah (OPD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Ternyata anggaran birokrasi di tahun ini itu sangat besar sekali, khususnya di anggaran perjalanan dinas dan rapat. Itu semua bisa dilihat di (data) Pokja 30. Kalau tentang anggaran perjalanan dinas dan rapat itu kita nilai pemborosan anggaran. Satu OPD bisa mengeluarkan enam item perjalanan dinas begitupula dengan rapat dijadikan lima item,” bebernya.
Pemecahan kegiatan dari perjalanan dinas dan rapat setiap OPD dinilai Buyung adalah akal-akalan yang dilakukan pihak birokrat. Sebab untuk menutupi penggunaan anggaran yang begitu besar dan tak proporsional pada dua kegiatan tersebut.
“Karena ini anggarannya sangatlah besar maka kita melihatnya dengan sengaja dipecah oleh setiap OPD untuk anggaran perjalanan dinas dan rapat mereka menjadi lima sampai enam item kegiatan. Semacam akal-akalan. Hampir di setiap OPD pemprov begitu,” jelasnya.
Selain beperan mengkritik kebijakan pemerintah, pada saat ini untuk menyongsong penggunaan anggaran yang lebih baik di 2023 mendatang, Buyung pun mendorong agar pihak pemerintah bisa turut melibatkan elemen masyarakat dalam penyusunan anggaran.
Tujuannya, agar apa yang menjadi kebutuhan publik dan masyarakat Kaltim khususnya bisa lebih terakomodir. Ketimbang pemborosan anggaran pada kegiatan perjalanan dinas maupun rapat kerja OPD.
“Pembuatan anggaran harusnya memuat partisipasi publik. Saat ini pembuatan anggaran hanya terfokus kepada pihak eksekutif dan legislatif saja, sedangkan apa yang dibutuhkan masyarakat itu seperti tidak terlihat,” pungkasnya.
(redaksi)
