POJOKNEGERI.COM - Keterlibatan perempuan di ranah legislatif rupanya masih jauh panggang daripada api.
Tak hanya di skala nasional, hal serupa kenyataannya turut terjadi pada tingkat daerah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Sufian Agus mengakui, keterwakilan perempuan dalam politik memang masih sangat kurang.
Target pemenuhan 30 persen perempuan dalam Pemilu pun sukar dicapai. Ini terlihat dari jumlah perempuan yang duduk sebagai legislator baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi maupun di kabupaten/kota.
Dia mencontohkan, persentase keterwakilan perempuan di Legislatif kabupaten/kota di Kaltim periode tahun 2019-2024 misalnya, yakni Samarinda laki-laki 38 orang, perempuan 7 orang atau 15,56 persen. Kemudian Bontang laki-laki 22 orang, perempuan 3 orang atau 12,00 persen. Ada pula Balikpapan, laki-laki 36 orang, perempuan 9 orang atau 20,00 persen.
Lalu, Kutai Timur (Kutim) laki-laki 34 orang, perempuan 6 orang atau 15,00 persen. Berau laki-laki 25 orang, perempuan 5 orang atau 16,67 persen. Serta, Paser laki-laki 24 orang, perempuan 6 orang atau 20,00 persen.
Kemudian Penajam Paser Utara (PPU) laki-laki 24 orang, perempuan 1 orang atau 4,00 persen dan Kukar Laki-laki 38 orang, perempuan 7 orang atau 15,56 persen. Selanjutnya Kutai Barat (Kubar) laki-laki 22 orang, perempuan 2 orang atau 12,00 persen dan Mahulu laki-laki 12 orang, perempuan 8 orang atau 40,00 persen.
“Kenyataannya, keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota dan Provinsi hasil Pemilu hanya 16,82 persen dari 30 persen yang diharapkan. Di kursi DPRD Kaltim hanya ada 11 perempuan dari total anggota dewan 55 orang. Sedangkan kabupaten/kota terdapat 63 perempuan dan 322 laki-laki, hanya Mahulu yang mencapai 40 persen perempuan, ” jelas Sufian Agus, Rabu, (15/7/2022).
Menjelang Pilkada serentak pada 2024 mendatang, Sufian Agus juga meminta agar semua pihak hendaknya mengambil bagian dalam upaya mewujudkan sukses pilkada serentak 2024.
Dia menyebut 4 indikator untuk dapat mensukseskan Pilkada serentak, yaitu pertama tahapan Pilkada berjalan lancar, aman, damai dan tertib protokol kesehatan. Kedua, partisipasi pemilih masyarakat meningkat dari Pilkada sebelumnya. Ketiga, tidak ada konflik antar calon atau tim sukses. Keempat, terpilihnya pemimpin yang amanah dan berkualitas.
Selain itu, sebagai upaya menciptakan situasi dan kondisi menghadapi Pilkada serentak 2024, kata Sufian Agus, dapat menjalin hubungan kerja sama dan komunikasi melalui Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap elemen masyarakat.
Tak hanya itu saja, monitoring penyelenggaraan Pilkada untuk memantau permasalahan yang muncul, sekaligus memberi solusi penyelesaian sesuai tugas dan kewenangan.
“Deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat potensi ancaman stabilitas daerah. Kemudian, memfasilitasi forum dengan melibatkan Toga dan Toma dalam menjaga kondusifitas wilayah,” pungkasnya.
(adv/diskominfokaltim)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
